Akibat banyaknya jenis program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat dan daerah yang distribusi secara tidak merata, membuat banyaknya warga DKI Jakarta yang menerima bantuan dobel.
Mensos Juliari Batubara mengakui ada keterlambatan distribusi tersebut. Di samping itu, Komisi VIII DPR, Juliari menyoroti bahwa masyarakat menerima bantuan dobel, yaitu dari Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta.
"Saya turun hampir di 14 titik, itu yang terjadi adalah banyak sekali yang terima bansos sembako Kemensos ini ternyata sudah terima bansos dari Pemprov DKI Jakarta," kata Juliari, Rabu (6/5/2020).
Menurut Juliari, seharusnya Kemensos dan Pemprov DKI sepakat bahwa target penerima bansos mereka berbeda. Agar jangkauan bantuan tersebut disalurkan lebih luas.
"Pada saat rapat terbatas (ratas) terdahulu, kesepakatan awalnya enggak demikian. Gubernur DKI minta pusat untuk cover keluarga yang tidak bisa di-cover oleh DKI. Artinya mereka enggak memberikan data yang sama. Tapi yang terjadi di lapangan ternyata datanya sama persis," lanjutnya.
Ia juga menyarankan masyarakat yang sudah menerima bantuan agar bisa membaginya pada pihak yang belum menerima bantuan.
"Yang kami lakukan adalah menyampaikan kepada mereka bahkan langsung kepada warga agar enggak terlalu ribut atau kaku terhadap data," ujar Juliari.
"Saya instruksikan agar bantuan tersebut apabila pada saat diantar ke warga yang namanya ada, mintakan saja ke warga apakah ada warganya yang belum terima bantuan. Apakah boleh dibagi sedikit dan warga menyanggupinya," tambahnya.
