Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera berharap tidak ada anggaran yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan 3 periode jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ataupun penundaan Pemilu. Dia menyatakan kedua isu tersebut sangat bertentangan dengan konstitusi.
Hal tersebut disampaikan Mardani kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam rapat kerja (Raker)/RDP bersama Mensesneg, Seskab, Kepala KSP, dan Ketua BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022).
“Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama Presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan kegiatan isu 3 periode atau penundaan karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi,” tegas Mardani.
Politisi PKS ini mengungkapkan banyak menerima pesan deklarasi tiga periode.
Baca juga: Ini Alasan Matt Reeves Bikin 'The Batman' Jadi Film yang Berdiri Sendiri
“Ini penting karena WhatsApp-nya masuk terus nih Mas Pram, di sini deklarasi, di sana ada deklarasi. Saya yakin tidak ada kaitan dengan mitra utama kita di Komisi II,” harap Mardani.
Tidak Ada Anggaran
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, mengatakan bahwa tidak ada anggaran, baik di Sekretariat Negara higga Sekretariat Kabinet untuk jabatan Presiden tiga periode ataupun penundaan Pemilu.
“Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab maupun KSP mengenai hal ini sehingga demikian clear (jelas) terhadap hal itu,” tegas Pramono.
Lebih lanjut Pramono Anung mengingatkan bilamana Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah empat kali menyampaikan kepada publik terkait desakan tiga periode jabatan, di mana Kepala Negara menyatakan akan taat kepada konstitusi.
“Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik yang terakhir tanggal 30 maret di Borobudur, saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik,” tukas Pramono.
