Perwakilan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau mendatangi kantor DPRD Riau, Senin (14/10), untuk mengadukan kebijakan rektornya yang melarang mahasiswa melakukan demonstrasi.
Sejumlah mahasiswa UIN tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar. Asri mengaku prihatin dengan adanya larangan tersebut.
"Kita melakukan audiensi dengan adik-adik ini terkait ikhwal yang terjadi di kampus mereka, di mana rektor agak alergi jika mahasiswanya demo. Kita akan surati pihak rektorat, kita panggil rektor, kalau ini benar-benar terjadi maka saya sangat prihatin akan matinya demokrasi di kampus UIN," ujar Asri.
Menurut Asri, tak ada aturan yang melarang mahasiswa turun ke jalan menyampaikan aspirasinya. Tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa merupakan suara dari masyarakat pada umumnya.
Asri justru mengatakan bahwa jika ada rektor yang melarang demonstrasi, berarti rektor itu telah melanggar undang-undang.
"Saya sampaikan sepanjang mahasiswa tidak anarkis, tidak melakukan penghinaan, tidak melakukan perusakan. Mereka dibenarkan oleh UU menyampaikan aspirasi, kalau ada rektor yang melarang berarti rektor tersebut yang telah melanggar UU," ujar Asri.
Ia juga menyayangkan kalau sampai pihak rektorat memberikan ancaman sanksi skorsing hingga drop out kepada mahasiswa yang melakukan demonstrasi.
"Apalagi saya dengar tadi ada yang sampai dilaporkan ke pihak kepolisian oleh kampusnya. Ini di luar kelaziman. Seharusnya aksi yang mereka lakukan dapat apresiasi, ini malah dapat ancaman. Kita akan telaah laporan mahasiswa ini," kata Asri.
Ketua Senat Mahasiswa (Sema) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Aditya Saputra mengatakan mahasiswa yang ikut demonstrasi terancam menerima sanksi dikeluarkan dari kampus.
"Kemarin aksi soal asap, juga diancam akan diberi sanksi drop out. Makanya kami ingin mengadukan itu ke DPRD Riau, apakah kami melanggar atau tidak. Sejauh yang kami pelajari, kami tidak melanggar apa-apa," kata Aditya.
