Wasekjen Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Dr. Dicky Pelupessy mengungkapkan beberapa penilaiannya mengapa pemerintah tidak terbuka mengenai informasi dari para pasien yang terpapar virus corona.
Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih fokus kepada penanganan di jalur kesehatan, seperti melakukan pendeteksian ataupun pengetesan terhadap pasien yang dalam pemantauan dan pengawasan.
"Jadi masih terfokus pada upaya itu, dan kita juga tahu kalau informasi di media tenaga medis, pelayan kesehatan itu dalam situasi belum optimal, soal alat pelindung, masih fokus ke sana," ucap Dicky dalam teleconference, Jumat (27/3/2020).
Sementara itu, Dicky menilai kalau hal-hal untuk mengedukasi masyarakat dengan memberikan informasi dan riwayat perjalanan pasien Covid-19 masih belum menjadi fokus pemerintah dan belum optimal
"Nah aspek edukasi ke masyarakat itu memang belum optimal, dan survei ini memberikan informasi ayo yang lain fokus kepada deteksi pelayanan dan sebagainya," ungkapnya.
"Perlu juga pemerhatian dan sumber daya yang cukup besar untuk mengedukasi masyarakat, menyiapkan masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat. Nah itu yang saya angkat gitu," tambah Dicky.
Adapun, Peneliti di Pusat Studi Asia Pasifik UGM Esti Anantasari menambahkan bahwa pemerintah memiliki pertimbangan yang banyak untuk membuka informasi pasien ke masyarakat, termasuk soal aturan di dalam Undang-Undang Kesehatan.
"Tetapi dalam konteks ini kebutuhan kita, sosial kita membutuhkan aturan-aturan yang membuat kita terpaksa mungkin harus membuka informasi ini. Tetap ada syarat tertentu sehingga informasi tidak akan meluncur begitu saja, tetapi harus memiliki sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan," tutupnya." timpal Esti.
Reporter: Sarah Hutagaol
