Pemerintah akan segera merombak mekanisme penyebaran bantuan sosial (bansos) untuk penduduk miskin. Nantinya, kategori yang akan digunakan adalah tingkat kerentanan, bukan lagi berdasarkan persentase penduduk miskin.
"Ke depan sebenarnya terget intervensi bansos ini berdasarkan kerentanan," ungkap Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas, Maliki, dalam diskusi online di Jakarta, Rabu (24 Juni 2020).
Maliki mengatakan, selama ini, bansos baru mengandalkan data persentase penduduk paling miskin. Contohnya adalah, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah pada BPJS Kesehatan.
"Ini kan 40 persen terbawah (termiskin)," sambungnya.
Berdasarkan data terakhir pada September 2019, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,22% atau sebanyak 24,79 juta orang. Sedangkan, pemerintah punya target kemiskinan yang tergolong ekstrem, dapat hilang di tahun 2024.
Guna mencapai target itu, pemerintah ingin agar penyaluran bansos benar-benar terukur. Salah satunya ialah dengan mekanisme penyaluran berbasis kriteria kerentanan.
Namun, sebelum itu, ada proses integrasi data kemiskinan secara nasional. Untuk itulah, pihak Bappenas meluncurkan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) sejak tahun 2018.
Lewat sistem ini, Bappenas dapat membantu pemerintah untuk melakukan analisa sosial ekonomi di wilayah mereka. Dengan begitu, mereka akan mengetahui kelompok rentan miskin hingga miskin ekstrem.
