Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memutuskan untuk menaikkan batasan upah atau penghasilan bagi pembeli rumah tanpa uang muka atau DP Rp0 dinilai sebagai cara demi meyakinkan pihak bank.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Ia menilai, skema pembayaran program ini adalah dengan membuat pihak bank memberikan talangan sementara untuk pembeli.
Kendati demikian, apabila selama ini batas atas gaji pembeli adalah Rp7 juta, maka kemungkinan besar, Gilbert memperkirakan kalau bank khawatir karena cicilan akan menunggak.
"Selama ini bank enggak mau biayain karena kalau penghasilan cuma Rp7 juta, bank juga ragu. Jangan-jangan jadi kredit macet," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Kamis (18/3/2021).
Oleh sebab itu, dengan menaikkan batas atas gaji pembeli, maka bank akan merasa teryakini karena pembeli rumah DP Rp0 tersebut berasal dari kalangan dengan ekonomi yang cukup mampu.
"Dengan dinaikkan jadi Rp14,8 juta, bank yakin. Karena dengan DP Rp0, otomatis cicilan besar. Kalau dikasih DP 30 persen, cicilan jadi kecil. Jadi karena faktor itu makanya kita perkirakan dia naikkan," paparnya.
BACA JUGA: Pemeran Video Porno di Hotel Bogor Teridentifikasi, Polisi Lakukan Pengejaran
Kendati demikian, menurut Anggota Komisi B DPRD DKI ini dengan dinaikkannya batas gaji pembeli, justru akan membuat program kampanye Anies itu sepi peminat. Pasalnya, warga dengan gaji kisaran Rp14,8 juta tidak akan meminati rumah susun tersebut.
"Kan masyarakat yang berpenghasilan Rp14,8 juta itu bukan, itu menengah. Dan mereka mana mau tinggal di rusunami begitu. Kan mereka ambil KPR, jadi milik sendiri," tandas Gilbert.
