Anjloknya perekonomian di negara Zimbabwe menyebabkan Serikat pekerja pegawai negeri sipil (PNS) tidak sanggup bekerja. Mereka melakukan mogok kerja karena harga kebutuhan bahan pokok termasuk di antaranya pangan dan bahan bakar minyak melambung tinggi.
Namun di sisi lain, beberapa serikat pekerja di Zimbabwe menggaungkan aksi untuk menghentikan sementara mogok kerja. Ini mereka lakukan untuk memberikan pemerintah waktu guna menanggapi permintaan kenaikan gaji.
Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa sendiri tengah dililit berbagai persoalan ekonomi seperti inflasi tiga digit, kelangkaan sejumlah komoditas seperti bahan bakar minyak, pangan, juga dolar AS. Kondisi ini memaksa sejumlah tempat mengalami pemadaman bergilir hingga berdampak pada sektor pertambangan dan industri.
Inflasi tinggi di Zimbabwe terjadi usai pemerintah menghentikan subsidi untuk bahan bakar minyak dan listrik, serta memakai kembali dolar Zimbabwe sebagai ganti dolar AS sebagai mata uangnya. Langkah ini diyakini oleh sejumlah pihak dapat menghambat pemerintah memulihkan perekonomian di Zimbabwe.
Dewan Apex, aliansi 14 serikat pekerja dari sektor publik, mengatakan bahwa pihaknya yang terdiri dari 230 ribu anggota, aparat keamanan dan petugas kesehatan, tidak sanggup untuk kembali bekerja.
Thomas Muzondo selaku salah satu pimpinan Dewan Apex, mengatakan bahwa para pekerja tersebut akan kembali ke kantor apabila mereka telah sanggup melakukan pekerjaannya. Pernyataan itu disampaikan saat Muzondo ditanya mengenai kemungkinan langkah serikat pekerja akan berujung jadi mogok kerja massal.
"Ini adalah situasi di saat pekerja tidak sanggup untuk masuk ke kantor. Mereka ingin bekerja, tetapi tidak bisa. Ini bukan upaya mangkir kerja," kata Muzondo.
Bagi serikat buruh, para pegawai negeri sipil harus dibayar dengan upah dalam bentuk dolar AS. Sementara para buruh meminta agar pemerintah menggaji mereka minimal 1.023 Zimbabwe dolar per bulan atau setara dengan 475 dolar AS.
Adapun harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan di antaranya gula, minyak goreng, dan tepung jagung. Kenaikan bahan pokok ini terjadi setidaknya satu kali dalam seminggu. Harga ini terus meningkat seiring dengan lemahnya mata uang Zimbabwe. Namun hal ini tidak didukung dengan kenaikan gaji pegawai, untuk dapat mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Tak hanya PNS, beberapa dokter di rumah sakit pemerintah juga telah melakukan mogok kerja sejak 3 September 2019 lalu. Mereka menuntut kenaikan gaji. Bahkan para dokter ini telah berjanji untuk tidak kembali bekerja, meskipun mereka tahu bahwa yang mereka lakukan melanggar hukum.
Pemerintah Zimbabwe kini dihadapkan oleh dua pilihan, menuruti keinginan para buruh atau tetap menempatkan alokasi anggaran untuk gaji pegawai pada jumlah terendah. Pasalnya, porsi gaji pegawai yang rendah merupakan salah satu komitmen pemerintah terhadap program Dana Moneter Internasional (IMF) yang akan berakhir pada tahun depan.
Tidak hanya mengalami krisis ekonomi yang sudah terjadi dalam 10 tahun terakhir, Zimbabwe juga mengalami musim kering. Keadaan ini membuat jumlah produksi bahan pangan berkurang. Pemerintah di bawah kepemimpinan Mnangagwa pun cemas mengantisipasi aksi unjuk rasa yang dapat berujung ricuh sebagaimana terjadi pada Januari. Pada bulan itu, warga berbondong-bondong turun ke jalan untuk melakukan protes atas naiknya harga bahan bakar minyak.
Krisis ekonomi yang terjadi saat ini sebelumnya juga pernah terjadi di bawah masa kepemimpinan mendiang Presiden Robert Mugabe. Di bawah kepemimpinannya, Zimbabwe mengalami hiper-inflasi hingga 500 persen, dan para pekerja berhenti masuk ke kantor karena gaji dan uang pensiun mereka tidak dapat digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok.
