Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim bahwa mobilitas atau pergerakan masyarakat cenderung menurun sejak diberlakukannya aturan ganjil genap (gage) di sejumlah kawasan di Jakarta.
“Dari hasil evaluasi kami terpantau bahwa mobilitas warga di tempat-tempat tertentu yang tentu disana tidak kita harapkan terjadi pergerakan yang tidak penting ini cenderung turun,” ucap Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, Minggu (6/9/2020).
Syafrin mengatakan, kecenderungan orang untuk berpergian ke pusat-pusat keramaian, seperti tempat makan, perbelanjaan menurun hingga sekitar 5% hingga 6%. Begitu juga pergerakan warga ke pusat-pusat transportasi menurun.
"Jadi perlu dipahami bahwa gage ini tujuannya bukan untuk memindahkan pergerakan orang dari kendaran pribadi ke angkutan umum," terangnya.
"Tetapi sebagai instrumen kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengendalikan pergerakan orang di tengah-tengah pelaksanaan PSBB Transisi, kenapa, karena sekarang secara regulasi sudah diatur dari hulu sampai hilir oleh Pemprov," tambah Syafrin.
Oleh sebab itu, Syafrin menyebutkan kalau kebijakan ganjil genap masih akan terus dilanjutkan, meskipun Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Doni Monardo sempat menyinggung untuk dievaluasi.
Doni meminta agar Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi kebijakan ganjil genap itu. Hal tersebut dikarenakan persentase jumlah penumpang di kendaraan umum meningkat.
