Pemerintah tengah menyiapkan skenario evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Tiongkok, khususnya di Provinsi Hubei dan 15 kota lainnya. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), saat ini terdapat 243 WNI yang berada di tempat terjangkitnya virus korona baru tersebut.
Mengenai langkah pemerintah untuk mengevakuasi WNI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberikan komentarnya. Menurut Ketua PB IDI, dr Daeng M. Faqih, selain memersiapkan proses evakuasi, pemerintah juga harus fokus terhadap karantina. Sebab pasti ada kekhawatiran di masyarakat terkait penyebaran virus.
"Dari yang saya tahu pemerintah Tiongkok masih belum mengizinkan (evakuasi). Kalau sudah dilakukan maka harus segera di karantina. Jelaskan kepada masyarakat supaya tidak panik," ujar Daeng saat ditemui Indozone, Jumat (31/1/2020) di Kantor PB IDI, Jakarta Pusat.
Menurutnya, pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara. Berbicara WNI yang ada di Tiongkok, tugas pemerintah adalah segera mengevakuasinya karena penyebaran virus semakin mengkhawatirkan. Sedangkan untuk WNI di Tanah Air, pemerintah melindungi dari sebaran virus dengan cara mengkarantina mereka yang dievakuasi.
"Harus dikarantina karena dia (WNI di Tiongkok) dari tempat yang terinfeksi. Minimal dikarantinanya itu selama masa inkubasi. Dilihat, kalau sekarang tidak bergejala bisa jadi dalam 2 minggu lagi bergejala," ucap Daeng.
Selama karantina di masa inkubasi, kira-kira 2-10 hari, benar-benar dilakukan pengamatan. Baik kepada mereka yang menunjukkan gejala maupun tidak. Gejala infeksi virus korona baru yang dimaksud antara lain pilek, batuk, demam, dan sesak napas.
"Jadi selama masa inkubasi betul-betul itu dipastikan tidak ada yang terkena virus. Kalau memang bebas ya sudah dirilis (dipulangkan) saja. Kalau sakit diobati," pungkas Daeng.
