Kasus gagal ginjal akut pada 269 anak, 157 di antaranya meninggal dunia, membuat para ahli atau epidemilog mendorong pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB).
Wakil Presiden Ma'aruf Amin merespons usulan tersebut. Saat ini, pemerintah tengah mengakaji ulang usulan tersebut tetapi kepastian penetapan KLB belum bisa diputuskan dalam waktu dekat.
Baca juga: Diduga Sebabkan Gagal Ginjal Akut, Bareskrim Bakal Panggil Produsen Obat Sirup
"Kita ada aturannya, ada kriterianya. Saya kira usulan itu akan direspons oleh pemerintah dan sekarang sedang dikaji apakah bisa memenuhi syarat standar bahwa ini darurat KLB atau baru ini semacam kejadian biasa. Nanti tunggu saja (Penetapan status) akan mendengar setiap usulan dan akan mempertimbangkan," katanya dalam keterangan video YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, dikutip Sabtu (29/10/2022).
Pencegahan dan penanganan kasus gagal ginjal akut di Indonesia dipastikan seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Termasuk pemberian obat-obatan dan perawatan bagi para pasien.
Baca juga: Usut Kasus Gagal Ginjal Akut, Polri Kumpulkan Seluruh Sampel Obat Sirup
"Presiden mengatakan mereka segera diberikan pelayanan dan penanganan pengobatan secara gratis kemudian obat-obat yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal itu juga dilarang," tambahnya.
Status KLB memiliki peran penting dalam sumber dana untuk penanganan kasus gagal ginjal akut. Hal ini sempat diungkapkan oleh peneliti keamanan dan ketahanan kesehatan global Griffith University Australia, Dicky Budiman.
"Sudah banyak kriteria yang terpenuhi dan saya cukup heran kenapa tidak ditetapkan sebagai KLB. Ketika ditetapkan sebagai KLB, ketetapan ini akan lebih memudahkan untuk koordinasi dan optimasi SDM kesehatan, dan penanggulangan KLB," ungkap Dicky dalam pesan suara yang diterima Indozone, Jumat (28/10/2022).
