Belum lama ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, larangan seks di luar nikah yang ada di KUHP dikhawatirkan membuat turis enggan ke Indonesia.
Undang-undang tersebut telah memicu kontroversi, karena dinilai dapat melempuhkan pariwisata Indonesia.
Baca juga: Pelaku Seks di Luar Nikah Akan Dipidana, Turis Australia Ketar-ketir Liburan ke Bali
Belakangan media luar negeri juga menyoroti hal tersebut. Bahkan banyak turis luar negeri yang panik karena tidak bisa ke Bali, dengan aturan yang bisa membuat mereka berakhir di penjara.
Sementara itu, unggahan akun Instagram honeycombersbali telah membuat para turis internasional yang ingin berlibur ke Indonesia jauh lebih tenang, karena tiga point dalam KUHP.
Berikut bunyi 3 point tersebut:
- Undang-undang ini tidak berlaku selama tiga tahun ke depan. Banyak yang bisa berubah sebelum itu!
- Hanya keluarga langsung,orang tua, suami atau istri yang dapat melaporkan anggota keluarga mereka sendiri ke pihak berwenang - tidak akan ada 'penggerebekan' di vila atau hotel.
- Anda tidak memerlukan surat nikah untuk check-in ke hotel, dan Anda tidak perlu memesan kamar terpisah untuk pasangan Anda.
Dalam unggahan itu juga menjelaskan bahwa undang-undang tersebut tidak begitu mempengaruhi wisatawan mancanegara.
Baca juga: #KAMUHARUSTAU Ini Dampak Hubungan Seks di Luar Nikah
"Undang-undang ini tidak terlalu memengaruhi wisatawan, tetapi kami berharap ada perubahan tertentu jika berlaku pada tahun 2025, untuk melindungi kebebasan tertentu masyarakat lokal," tulis akun honeycombersbali, dilihat Indozone Jum'at (9/12/2022).
Postingan terkait undang-undang tersebut mendapat beragam respon dari warganet termasuk warga negara asing.
"Terima kasih telah berbag. Saya khawatir," komentar salah satu warga negara asing.
"Ini info yang sangat berguna bagi para pelancong - terima kasih," tambah yang lainnya.
"Info bermanfaat! TERIMA KASIH!" tambah yang lainnya.
