Hampir tiga tahun dihantam pandemi COVID-19 membuat banyak hal terjadi di sektor pariwisata Provinsi Bali. Mulai dari wisatawan yang tak kunjung tiba hingga banyaknya wisatawan yang membuat ulah.
Fenomena itu pun tercium oleh pemerintah Bali hingga akhirnya bertindak. Pemerintah pun mendapati wisatawan yang melanggar seperti menjadi tenaga kerja asing ilegal hingga membuka usaha kecil yang merugikan warga lokal.
Baca juga: Kembali Hadir! Pasar Ramadan BRI Tingkatkan Geliat Aktivitas Ekonomi Secara Digital
Dilansir Antara, Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Kantor Gubernur Bali pada Senin (27/3/2023), saat ini Pulau Dewata dihadapkan pada dua hal serius yaitu menciptakan pariwisata berkualitas dengan wisatawan yang berani membayar lebih mahal atau pemberian kebebasan.
"Apakah yang kita tingkatkan kualitas supaya mereka tertib atau tertib dulu baru meningkatkan kualitasnya? Teman-teman (pelaku pariwisata) sepakat penertiban dulu," katanya, dikutip dari Antara.
Melihat Singapura, Wagub yang akrab disapa Cok Ace itu menyebut dengan kualitas yang baik maka harga akan mengikuti, berbeda jika wisatawan datang dan kecewa dengan keamanan dan kenyamanan Bali, maka saat itu Pulau Dewata akan menjadi murah.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan pariwisata dan Pergub Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali perlu menjadi konsentrasi jelang endemi ditetapkan.
Pertama mengenai tata kelola pariwisata Pergub Nomor 28 Tahun 2020 itu jelas bahwa Bali inginkan wisatawan berkualitas.
"Pelajaran saat pandemi sangat bisa dibawa ke endemi karena memang trennya wisatawan yang datang kita ingin sehat, aman, nyaman. Tentu kita pemerintah sebagai regulator fasilitator di pandemi persiapannya sudah, bukan selesai pandemi baru kita menyiapkan, momentumnya tepat sebenarnya," sambung Tjok Bagus.
Beragam upaya dilakukan untuk menjadikan pariwisata Bali berkualitas, seperti pembentukan tim satgas pariwisata yang terdiri dari dinas pariwisata, kepolisian, satpol PP, imigrasi, asosiasi pariwisata, dan pemangku kebijakan terkait lainnya untuk menangani wisatawan nakal.
Melalui dari upaya tersebut, Pemprov Bali mampu menyaring wisatawan yang ada. Bersama seluruh elemen ditemukan beragam pelanggaran, seperti pelanggaran lalu lintas menggunakan kendaraan dengan nomor polisi ilegal, tidak menggunakan helm atau menggunakan pakaian yang tidak semestinya.
Baca juga: Unik! Di Purbalingga Ada Masjid Mungil Menyerupai Kabah, Dibangun karena Kekurangan Lahan
Demi membentuk pariwisata berkualitas, Tjok Bagus mengatakan satgas pariwisata akan tetap melakukan penindakan, tidak berhenti hanya saat kasus tersebut viral.
Menuju endemi, pemerintah daerah juga meminta komitmen pelaku pariwisata yaitu dengan tetap menerapkan ikrar yang dibentuk saat pandemi COVID-19, di antaranya soal kesiapan menjalankan pengelolaan sampah berbasis sumber, seperti pemilahan dari kamar hotel, kemudian penerapan penggunaan aksara Bali, dan penerapan cleanliness, health, safety, and environment sustainablility (CHSE).
