Mulai Minggu (7/2/2021), otoritas Palestina mengonfirmasi bahwa mereka akan menggunakan kode pos sendiri demi kemudahan pengiriman barang atau surat ke daerah Tepi Barat yang dikuasai oleh Israel.
Dilansir Al Jazeera, Kamis (11/2/2021) selama bertahun-tahun tanpa kode pos, surat atau paket warga Palestina harus melewati Israel atau Yordania dulu.
Bahkan, Israel mengotrol penuh atas keluar-masuknya barang atau surat itu hingga terkadang ada yang tidak sampai pada pemiliknya.
Tercatat di tahun 2020, terdapat lebih dari 7.000 pelanggaran terkait barang-barang kiriman pos dari sisi Israel.
Mulai dari menyita paket hingga menangkap pemiliknya untuk diinvestigasi.
Kepala Hubungan Internasional Kantor Pos Palestina, Imad Al Tumayzi mengatakan dengan adanya kode pos Palestina sendiri, dapat mencegah Israel menyita barang sehingga pelayanan pos lebih efisien.
Sebenarnya sudah sejak tahun 2008, Israel memberi kewenangan lebih untuk Kantor Pos Palestina, di mana paket atau surat internasional bisa diterbangkan ke Yordania dulu, baru diantar ke Palestina.
Akan tetapi, perjanjian tersebut tidak bertahan lama.
Kini, Menteri Komunikasi Palestina menegaskan, mulai April barang pos yang tidak mencantumkan kode pos Palestina tidak akan diproses karena sama saja dengan tidak mengakui kedaulatan negara itu.
