Masyarakat Adat Laut Timor mengancam akan melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra.
"Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra," kata Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Laut Timor Ferdi Tanoni, dikutip dari Antara.
Aksi Australia yang mengklaim Pulau pasir tersebut memicu kemarahan masyarakat setempat. Pulau Pasir sendiri berjarak sekitar 120 kilometer dari Pulau Rote NTT.
Baca juga: Klenteng Siang Lay, Satu-satunya Bukti Sejarah Jejak Warga Tionghoa di NTT
Menurut Ferdi, walaupun selama ini selalu didesak untuk keluar dari gugusan Pulau Pasir, pemerintah Australia justru terkesan acuh tak acuh.
Bahkan, terakhir ada aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan gugusan tersebut.
Ferdi juga menambahkan bahwa kawasan tersebut mutlak milik masyarakat adat Timor, Rote dan Alor. Hal tersebut terbukti terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir.
Selain itu, pulau tersebut juga dijadikan sebagai lokasi beristirahat nelayan setelah semalam suntuk menangkap ikan di kawasan Pulau Pasir.
Baca juga: Beneran Ajaib! Pulau di Riau Ini Memiliki Pasir yang Bisa Berbunyi Ketika Disentuh
Ferdi Tanoni menilai selama ini Australia melakukan segala sesuatunya seperti miliknya sendiri, padahal gugusan Pulau Pasir adalah hak mutlak milik masyarakat adat Timor, Rote, Sabu, dan Alor.
Oleh karena itu, Ferdi Tanoni mendesak Kementerian Sekretariat Negara RI untuk segera menerbitkan izin prakarsa pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Optimalisasi Penyelesaian Kasus Montara sebagaimana telah diinstruksikan Presiden RI Joko Widodo pada bulan Februari 2022.
