Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menekankan pengamanan dan pelindungan data pribadi harus diakui menjadi pekerjaan rumah yang perlu dipikirkan secara serius baik dari pemerintah ataupun pihak swasta.
Hal ini dikatakannya merespons fenomena bocornya data pribadi oleh hacker Bjorka. Ia bilang faktanya bahwa keamanan data di Indonesia rentan dibobol.
“Kejadian kebocoran data bukan hanya terjadi satu dua kali tapi sudah teramat sering,” kata Christina kepada Indozone dikutip Rabu (14/9/2022).
Christina mengatakan bahwa peristiwa kebocoran data yang kerap terjadi terus menjadi perhatian DPR. Bahkan secara pribadi ia berulang kali mendorong perlunya peta jalan untuk keamanan siber, namun sampai saat ini belum terlihat hasilnya.
Baca Juga: Pangling! Potret Kak Jill Usai di Make Over Beda Banget, Rambutnya Gak Semrawut Lagi
“Bagi kami adanya peta jalan (roadmap) keamanan siber akan membantu optimalisasi perlindungan siber di Indonesia,” tegasnya.
“Jangan sampai terjadi seperti sekarang saling melempar tanggung jawab antar lembaga atau institusi, hal mana kami nilai amat tidak elok. Peta jalan keamanan siber sangat mendesak seperti halnya dengan dorongan DPR sebelumnya kita bisa melahirkan peta jalan keamanan laut,” tambahnya.
Percepat RUU PDP
Politisi Partai Golkar ini menganggap kejadian berulang peretasan data pribadi, baik yang terjadi pada data masyarakat maupun data pejabat negara menjadi pelecut percepatan pengesahan RUU Pelindungan data pribadi.
“Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi administrasi atau pidana terhadap pengendali/prosesor data yang lalai dalam mengelola data masyarakat akan menumbuhkan kepercayaan publik bahwa data mereka dijaga dengan baik,” ucap ia.
Di sisi lain, kata Christina, isu keamanan siber dan tentunya keamanan data yang belakangan ramai dibicarakan masyarakat memberikan optimisme pada kita betapa masyarakat mulai paham akan penting dan berharganya data pribadi, yang mana harus dijamin pelindungannya.
“Ini pertanda baik bangsa Indonesia terus beranjak naik kelas yang sejatinya juga harus diikuti dengan kerja keras pemerintah memastikan seluruh perangkatnya memiliki kesadaran yang sama dengan masyarakat kita,” tukasnya.
