Menkopolhukam Mahfud MD mengaku tak ingin ambil pusing dengan data pribadinya akan dibocorkan oleh peretas Bjorka yang belakangan ini bikin heboh di media sosial.
"Bnyk yg japri sy bhw data pribadi sy dibocorkan oleh bjorka hacker. Sy tak ambil pusing dan tak ingin tahu. Sebab data pribadi sy bkn rahasia," twit Mahfud MD seperti yang dilihat Indozone, Selasa (13/9/2022).
Menurut Mahfud data pribadinya bisa diakses melalui internet dengan berbagai platform. Bahkan di berbagai sampul buku yang menginformasikan data pribadinya.
"Bisa diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku2 saya, di LHKPN KPK. Data pribadi sy terbuka, tak perlu dibocorkan," kata Mahfud lagi.
Tampaknya melalui pernyataan Mahfud MD, ini para pejabat sudah apatis terhadap keamanan data pribadi yang dipercayakan masyarakat pada platform media yang harusnya menyimpan dan merahasiakan data pribadi.
Sejak pekan lalu, tanah air dihebohkan oleh hacker yang menyebut dirinya Bjorka.
Mulai dari data lembaga negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), data Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri BUMN diretas lalu dijual ke pembeli di situs terbuka.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan keprihatinannya terkait kebocoran data ini yang menunjukkan betapa lemahnya keamanan siber di tanah air.
Pengguna internet Indonesia di atas 200 juta orang, semestinya negara menjamin keamaman data warga negaranya.
"Sebagai negara dengan pengguna internet di atas 200 juta, seharusnya negara menjamin keamanan siber secara serius," kata Fadli
Menurut Fadli, dengan terjadinya kebocoran data yang masif seperti ini, menunjukkan negara masih amatiran dalam hal keamanan siber.
Bahkan, Indonesia dipermalukan oleh beberapa hacker yang membongkar situs-situs dan data-data penting termasuk Menkominfo.
"Kebocoran ini menandakan keamanan siber kita masih amatiran. Bahkan kita dipermalukan oleh beberapa hacker yang membongkar situs-situs penting dan data termasuk data Menkominfo," ujarnya.
Oleh karena itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini mendesak agar segera dilakukan evaluasi total terhadap keamanan siber dan juga koordinasi antarlembaga. Jangan justru saling melempar tanggung jawab perihal masalah ini.
