Seorang ibu di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menjadi sorotan karena melakukan aksi mandi lumpur dalam siaran langsung di platform TikTok mendapat bantuan dari pemerintah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Lalu Wiraningsung di Praya, Senin, mengatakan bahwa Kementerian Sosial menyalurkan bantuan kepada ibu tersebut melalui Sentra Paramitha Mataram.
Baca Juga: Alasan TikToker Mandi Lumpur yang Minta Transfer Rp200 Juta: Buat Modal Usaha
"Bantuan yang diberikan berupa bantuan kewirausahaan, berupa (bantuan usaha) ternak ayam petelur, dan kebutuhan dasar Ibu Mawar," ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah .
Dia mengatakan, pemerintah memberikan paket bantuan usaha ternak ayam petelur agar keluarga Ibu Mawar dapat membangun usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.
"Biar ada usaha yang dilakukan dan tidak lagi menjadi pemeran mandi lumpur," katanya.
Pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Jumardiansyah mengatakan, selain mendapat bantuan untuk membangun usaha, keluarga Ibu Mawar mendapat bantuan perlengkapan rumah, termasuk tempat tidur dan karpet.
Menurut dia, pemberian bantuan itu dilakukan berdasarkan asesmen kebutuhan keluarga Ibu Mawar yang dilakukan oleh pekerja sosial Kabupaten Lombok Tengah bersama tim dari Sentra Paramitha Mataram.
"Ibu Mawar tidur dengan dua buah tikar plastik, yang juga bisa membahayakan kesehatannya," kata dia.
Kepala Desa Setanggor H Kamarudin mengapresiasi pemberian ternak ayam beserta pakan dan kandangnya untuk membantu keluarga Ibu Mawar memulai usaha.
"Selain bantuan ayam petelur, diberikan juga tempat tidur," katanya.
Baca Juga: Diundang TV karena Konten TikTok Mandi Lumpur , Sultan Akhyar: Gini Rasanya Jadi Artis
Kepolisian sendiri telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui kemungkinan adanya tindak pidana menyusul beredarnya konten TikTok dari akun @intan_komalasari92 yang menunjukkan emak-emak mandi di lumpur.
Namun, polisi belum menemukan adanya unsur pidana dalam penyiaran konten tersebut.
