KPI mendesak Kemenkominfo agar lebih tegas mengawasi dan memblokir konten negatif yang ada di penyedia over the top (OTT) asing, seperti Netflix, dll di Indonesia.
Contoh konten negatif tersebut seperti pornografi, LGBT, ataupun tayangan dengan muatan kekerasan.
"Kami sudah ingatkan Ditjen APTIKA terhadap maraknya konten negatif di OTT asing. Namun sampai saat ini konten negatif tersebut masih ada. Mungkin karena saat ini belum ada aturan yang tegas yang dapat memaksa OTT asing untuk tunduk terhadap regulasi di Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Mulyo Hadi Purnomo, dikutip Rabu (24/2/2021).
Ketiadaan regulasi yang tegas tersebut membuat OTT asing bisa berbuat sesuka hati saat berbisnis di Indonesia dan tidak menyumbangkan kontribusi berupa pajak.
Jika hal ini dibiarkan, Hadi khawatir lembaga penyiaran dan OTT lokal yang beroperasi di Indonesia dan taat hukum, akan mati perlahan-lahan.
Salah satu cara mengatur OTT asing adalah melalui revisi UU ITE dan UU Penyiaran yang mengatur konten, pajak dan skema kerja sama dengan lembaga penyiaran lokal serta operator telekomunikasi.
"Tujuannya memberikan equal playing field antara lembaga penyiaran lokal dan OTT asing. Indonesia memiliki regulasi yang harus ditaati seluruh lembaga yang ada. Tak terkecuali OTT asing," kata Hadi.
Jika masih bandel menayangkan konten negatif, OTT asing bisa dikenakan sanksi berupa pengurangan bandwidth hingga pemblokiran.
Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) juga sebelumnya pernah mengkritik penegakan hukum untuk OTT asing, yang tidak mau bersusah payah mendaftar di sistem Kominfo.
Dirjen APTIKA dinilai mengabaikan aduan masyarakat terkait konten yang disiarkan OTT asing seperti Netflix. Padahal, Peraturan Pemerintah jelas mengatur agar OTT asing mengurangi konten negatif.
