Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai teknologi yang dimiliki Kementerian Teknologi dan Informatika (Komminfo) belum canggih karena maraknya kebocoran data. Dia menyebut situasi saat ini darurat.
Ia juga menekankan urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data untuk segera disahkan. Menurutnya hal ini perlu dilakukan karena maraknya kasus kebocoran data belakangan semakin mengkhawatirkan.
"Sekali lagi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus diperkuat lagi," kata Muhaimin dikutip Jumat (9/9/2022).
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mempertanyakan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dinilai paling bertanggungjawab atas bocornya informasi pribadi ini. Apalagi, kasus kebocoran data sudah kerap terjadi.
Baca Juga: Sule Gak Nyesel Nikah hingga Cerai sama Nathalie: Kalau Dia Nyesel, Urusan Dia
"Yang kedua Kominfo ini belum canggih berarti, belum bisa melindungi (data) warganya. Karena itu Kominfo ini harus melindungi warganya melalui berbagai cara teknologi yang bisa dipilih," beber Cak Imin.
Ia mendorong pemerintah untuk serius menangani kasus kebocoran data. Caranya, lanjutnya, Indonesia harus meng-upgrade teknologi yang lebih canggih agar kasus tersebut tidak terulang.
? 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia bocor! Data pendaftaran meliputi NIK, nomor telepon, nama penyedia (provider), dan tanggal pendaftaran. Penjual menyatakan bahwa data ini didapatkan dari Kominfo RI. pic.twitter.com/ctdvuKwUn8
— Muh. Rifqi Priyo S. ???????? (@SRifqi) September 1, 2022
"Saya kira harusnya kita punya teknologi untuk menangani itu agar tidak ada kebocoran. Saya minta kepda Menteri Kominfo benar-benar mengatisipasi secara teknologi. Sementara masyarakat harus menjaga data pribadinya betul-betul supaya tidak mudah diakses," ucap Cak Imin.
Melihat intensitas kebocoran data masyarakat dalam jumlah yang begitu besar, Gus Muhaimin pun tak canggung menyebutnya sebagai darurat.
"Ini darurat. Cari pakar-pakar teknologi karena ini harus dihadapi dengan kunci teknologi," tandas Cak Imin.
Kebocoran data milik perusahaan dan lembaga pemerintah terus terjadi dalam beberapa hari terakhir.
