Twitter akan melarang iklan politik di platformnya bulan depan, kata kepala eksekutif perusahaan pada hari Rabu. Hal ini merupakan sebuah langkah yang mendapatkan pujian dari Demokrat dan cemooh dari tim kampanye kepresidenan Donald Trump.
"Kami telah membuat keputusan untuk menghentikan semua iklan politik di Twitter secara global," kata CEO Twitter Jack Dorsey dalam sebuah pernyataan
Jack juga mengatakan, kami percaya jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli.
Tetapi analis berharap larangan iklan politik yang berlaku pada 22 November ini tidak secara signifikan mengurangi bisnis Twitter. Saham turun 1,9 persen dalam perdagangan setelah pengumuman ini.
Perusahaan media sosial, termasuk saingan Twitter yaitu Facebook menghadapi tekanan yang semakin besar untuk berhenti membawa iklan yang menyebarkan informasi palsu yang dapat mengarahkan suara pemilih.
Facebook juga telah berjanji dan berusaha untuk menangani informasi yang salah setelah propaganda Rusia di platform itu terlihat memengaruhi hasil pemilihan Presiden AS 2016 yang dimenangkan oleh Trump dari Partai Republik.
Tetapi, Facebook masih mempertimbangkan keputusan untuk tidak memeriksa iklan yang dijalankan oleh politisi dan menarik kemarahan dari kandidat Demokrat yang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2020 seperti mantan Wakil Presiden Joe Biden dan Senator Elizabeth Warren.
"Kami menghargai bahwa Twitter mengakui, mereka seharusnya tidak mengizinkan fitnah yang tidak terbukti, seperti saat kampanye Trump yang muncul dalam iklan di platform mereka," kata Bill Russo, wakil direktur komunikasi untuk kampanye Biden, dalam sebuah pernyataan melalui email.
Sementara itu, Brad Parscale, yang menjalankan kampanye pemilihan ulang Trump, menggambarkan langkah Twitter sebagai upaya untuk membungkam kaum konservatif dan keputusan yang sangat bodoh untuk pemegang saham perusahaan.
"Apakah Twitter juga akan menghentikan iklan dari saluran media liberal yang bias yang sekarang akan berjalan tidak terkendali karena mereka membeli konten politik yang jelas dimaksudkan untuk menyerang Partai Republik," kata Parscale dalam sebuah pernyataan.
Parscale berasumsi bahwa Twitter berupaya membungkam kaum konservatif, karena Twitter tahu Presiden Trump memiliki program online paling canggih yang pernah dikenal.
Berbeda dengan Twitter, awal bulan ini, CEO Facebook Mark Zuckerberg membela kebijakan perusahaan, dengan mengatakan tidak ingin melumpuhkan pidato politik.
Dan, seorang analis sebuah perusahaan riset eMarketer, Jasmine Enberg mengatakan keputusan Twitter sangan kontras dengan Facebook dan ia menduga bahwa iklan politik mungkin tidak menjadi bagian penting dari bisnisnya.
"Dan, mengingat sifat platform, orang, penerbit, dan politisi masih akan menggunakan Twitter untuk membahas politik secara organik, yang berarti bahwa itu tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah informasi yang salah," katanya.
