Komisi X DPR RI menyebut peran dari Indonesia Anti Doping Organization (IADO) harus lebih diperhatikan kedepannya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya sanksi yang berulang dari Badan Anti Doping Dunia (WADA) ke Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf. Dede menyebut ke depan IADO harus lebih diperhatikan lagi.
"Ke depan peran IADO harus diperhatikan. Karena tanpa peran itu kemungkinan disanksi juga akan terulang," kata Dede kepada saat dihubungi INDOZONE, Sabtu (5/2/2022).
Lebih jauh Dede menyebut aturan main internasional harus lebih diperhatikan lagi untuk mengantisipasi adanya sanksi tersebut. Tak cukup di IADO Dede menyebut aturan main ini juga harus diperhatikan hingga ke tingkat pemerintah.
"Kita pahami bahwa aturan main internasional harus ditaati jika kita ingin menjadi peserta event multinasional dan perhatian soal ini harus ditaati baik oleh cabor, lembaga anti doping nasional dan pemerintah. Dulu LADO hanya dianggap tempelan saja dalam proses event, ternyata kini menjadi penting," paparnya.
Selain itu di DPR RI sendiri, Komisi X disebutnya juga memperhatikan IADO degan cara revisi UU.
"Itu sebabnya di revisi UU kita berikan penguatan pada lembaga anti doping ini dan tentu saja pemilihan ketua sangat berpengaruh dalam hal ini. Harus yang serius dan komitmen," kata Dede.
Seperti diketahui, Indonesia pada September 2021 sempat mendapat sanksi dari WADA karena dinilai tidak patuh. Sanksi tersebut diberikan selama satu tahun.
Namun, WADA sendiri akhirnya memutuskan untuk mencabut sanksi tersebut. Kini, ajang olahraga yang diikuti Indonesia kembali bisa mengibarkan bendera merah putih.
