Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) memanggil PT Liga Indonesia Baru (LIB) setelah munculnya berbagai kericuhan yang terjadi di Liga 1 2019.
Memasuki pekan ke-11 sudah terjadi banyak kericuhan akibat berbagai macam faktor.
Kericuhan pertama sudah terjadi pada laga pembuka Liga 1 antara PSS Sleman melawan Arema Malang di Stadion Maguwoharjo pada 15 mei lalu, dimana suporter kedua tim saling lempar batu sehingga pertandingan terhenti cukup lama.
Ironisnya, pertandingan itu disaksikan langsung oleh para pengurus PSSI.
Sampai pada keributan terbaru yang terjadi pada pertandingan Persela Lamongan melawan Borneo FC pada 27 juli lalu, dimana wasit Wawan Rapiko tidak bisa mempertahankan keputusannya dan membuat laga terhenti lama hingga memicu kericuhan.
Selain itu ada pula teror yang dilakukan oknum suporter Arema terhadap rombongan Persib yang baru sampai stadion.
Belum lagi masalah batalnya laga final Piala Indonesia antara PSM Makassar dan Persija Jakarta, akibat ulah oknum suporter yang mengakibatkan seorang official Persija terluka.
"Kami sudah mengundang PT LIB mestinya dengan PSSI juga. Kami sudah melakukan proses evaluasi awal yang nanti setelah ini dalam waktu dua minggu LIB akan menyusun laporan leriodiknya kepada kami apa saja yang terjadi di tiga bulan pertama. Overall, kami sangat senang putaran Liga 1 bisa jalan meski ada berbagai pernik-pernik rusuh dan lain-lain," ujar Suwandi Sandi selaku Sekjen BOPI.
Pada pertemuan dengan PT LIB dan PSSI akhirnya BOPI menyoroti beberapa poin penting seperti peningkatan kinerja panitia pelaksana (panpel) klub-klub Liga 1, koordinasi panpel dengan pemerintah daerah, peningkatan kualitas wasit, kampanye tentang pentingnya persaudaraan, sampai dengan hubungan yang harmonis antar suporter.
"Kami konsisten sejak awal sebelum liga kita bilang, liga harus konstruktif, menyenangkan dan jadi tontonan keluarga. Bisa jadi kalau berikutnya dalam sebulan lebih dari empat keributan kami setop [kegiatan bola]," ujar Sandi
BOPI juga menegur PSSI supaya bersikap lebih antisipatif ketimbang menjatuhkan denda dan sanksi yang keluar setelah kejadian.
