Komite etika independen FIFA telah membebaskan Gianni Infantino dari segala dugaan pelanggarannya.
Demikian disampaikan badan sepak bola dunia, seeprti dikutip dari Reuters, Kamis (20/8/2020).
Otoritas Swiss bulan lalu memutuskan untuk membuka proses pidana terhadap Infantino untuk melihat pertemuan antara ketua FIFA dan Jaksa Agung Swiss Michael Lauber.
Lauber dan Infantino membantah melakukan kesalahan dengan ketua FIFA yang mengatakan dia bertemu dengan Jaksa Agung sebagai bagian dari tugasnya sebagai presiden badan pemerintahan.
Komite etika mengatakan telah menerima pengaduan pada 21 Juni dan telah menerima dokumentasi dari berbagai otoritas dan pengadilan administratif Swiss.
"Semua materi ini telah diperiksa dengan cermat oleh ketua ruang investigasi dalam konteks penyelidikan awal," kata komite dalam sebuah pernyataan.
"Berdasarkan informasi yang tersedia hingga saat ini, tidak ada aspek perilaku yang dianalisis yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan FIFA," tambahnya.
Komite tersebut mengatakan beberapa bagian dari pengaduan itu tidak termasuk dalam ketentuan kode etik FIFA, atau membenarkan penerapan segala jenis tindakan, termasuk penangguhan sementara.
FIFA mengatakan, pada saat pertemuan yang diadakan pada tahun 2016 dan 2017 tersebut, Kejaksaan Agung sedang melakukan penyidikan terhadap lebih dari 20 kasus terkait skandal yang melibatkan FIFA sebelum Infantino terpilih sebagai presiden pada tahun 2016.
"Tidak ada dasar faktual apapun untuk investigasi kriminal ini," kata wakil sekretaris jenderal FIFA Alasdair Bell pada konferensi pers bulan ini, menggambarkan investigasi tersebut sebagai "aneh" dan "tidak masuk akal".
Pada hari Rabu, parlemen Swiss mencabut kasus pemakzulannya terhadap Lauber setelah dia setuju untuk meninggalkan jabatannya akhir bulan ini.
FIFA terlibat dalam skandal korupsi terburuk dalam sejarahnya pada 2015 yang menyebabkan beberapa pejabat didakwa di Amerika Serikat atas tuduhan terkait korupsi.
Infantino terpilih pada tahun 2016 untuk menggantikan Sepp Blatter, yang menjadi subjek proses pidana pada tahun 2015.
