Fahmi Bachmid kecewa kepada Pihak JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang menjemput Nikita Mirzani untuk kembali ke Rutan Serang. Pasalnya, kliennya tengah dirawat di salah satu rumah sakit kawasan Bintaro karena pengapuran tulang.
"Saya minta, supaya jaksa memahami, bahwa saya ini bukan ahli, yang ahli dokter sudah menyatakan sakit, tolong hormati, dokter ini yang menyatakan Nikita dalam keadaan sakit dan harus dilakukan perawatan," ujar Fahmi Bachmid di kawasan Bintaro, Jumat (23/12/2022).
"Jangan menggunakan cara berpikir untuk memaksa Nikita untuk di bawa ke rutan, itu sangat tidak manusiawi, dalam keadaan sakit harus dibawa ke rutan," sambungnya.
Baca juga: Nikita Mirzani Sedih Pengapuran Tulang Makin Parah tapi Dipaksa Pulang ke Rutan
Dia melanjutkan, bahkan pihak rumah sakit menegaskan tidak mau bertanggung jawab jika terjadi hal buruk jika Niki dijemput paksa.
"Iya JPU mau bawa Nikita pagi-pagi dari rumah sakit. Itu informasi dari perawat, perawat bilang 'saya gak akan bertanggung jawab, rumah sakit gak akan bertanggung jawab kalau Niki harus dibawa paksa dari rumah sakit ini'," sambungnya.
Fahmi menyayangkan tindakan JPU yang tidak menghormati institusi kedokteran. Dia menyinggung jika pemeriksaan dokter tidak dipercaya, dirinya tak tahu lagi siapa yang harus dipercaya.
Baca juga: Nikita Mirzani Ogah Bawa Bantal ke Rutan Meski Sakit: Bukan Gak Mampu tapi Empati
"Masa institusi kedokteran, dokter sudah menyatakan dia sakit tidak dipercaya? Siapa lagi yang mau dipercaya?" tanyanya.
Niki kata Fahmi, masih menjalani perawatan dan belum dilakukan penjemputan ulang oleh pihak JPU. Ia menegaskan JPU untuk tidak menarik kesimpulan sendiri dan mempercayai rumah sakit.
"Sampai sekarang belum (dijemput lagi). Karena kami keberatan dan perawat juga keberatan kalau Niki harus dibawa. Tidak ada yang mau bertanggung jawab? Memang ada yang mau bertanggung jawab jika ada kelumpuhan terhadap Niki?" imbuh Fahmi.
"Kita ini buka dokter, jangan ambil kesimpulan, jangan menyimpul-nyimpulkan dan menyalah-nyalahkan. Bukan kewenangan kita, kewenangan kita adalah urusan pasal per pasal, itu yang kita tahu. Kita gak tahu urusan ortopedi dan lainnya," tandasnya.
