Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di 25 ruas jalan Ibu Kota. Meski begitu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengemukakan rencana ini diberlakukan secara bertahap.
"Sampai 25 titik, nanti bertahap," kata Heru, INDOZONE melansir dari ANTARA, Sabtu (21/1/2023).
Pemprov DKI Jakarta menargetkan regulasi ERP selesai tahun ini. Hingga kini, regulasi terkait ERP, yakni Rancangan Perda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik masih dibahas bersama DPRD DKI.
Baca Juga: Bikin Geleng-geleng, Pemuda Ini Tidur di Atas Pohon Efek Miras-Sabu
Sembari menunggu penyelesaian regulasi, kata dia, Pemprov DKI Jakarta akan mengutamakan layanan transportasi publik. Misalnya, TransJakarta, LRT dan MRT Jakarta untuk menekan kemacetan di Ibu Kota.
"Yang diutamakan itu, yang sudah ada, TransJakarta, sudah ada MRT, yang sudah ada LRT, itu yang kami utamakan," kata Heru.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo, mengatakan salah satu jenis kendaraan yang terkena ERP adalah motor. Terkait keberadaan ojek daring dengan motor, dia mengungkapkan, pengecualian salah satunya berlaku untuk kendaraan berplat kuning atau kendaraan angkutan umum.
Baca Juga: Selama Libur Imlek 2023, 771.144 Kendaraan Diprediksi Keluar dari Jabodetabek
Pengecualian juga diberikan untuk sepeda listrik serta kendaraan dinas operasional instansi pemerintah dan TNI/Polri selain berpelat hitam. Kemudian, kendaraan korps diplomatik negara asing, ambulans, kendaraan jenazah, dan kendaraan pemadam kebakaran. ERP di Jakarta rencananya berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB di 25 ruas jalan Ibu Kota sepanjang 54 kilometer (km).
