Usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0% ternyata ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Penolakan ini disebabkan sudah ada insentif yang akan diberikan kepada industri keseluruhan.
Namun terhadap berita itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gaikindo Kukuh Kumara meminta untuk tidak langsung mengambil asumsi atau pendapat yang membuat gaduh.
"Itu kan beliau masih mempertimbangkan, mungkin stimulus yang lain yang mana, kan belum ada kebijakannya, namun keburu sudah ditulisnya seolah-olah sudah ditolak," ucap Kukuh saat dihubungi Indozone.
"Kita kan nggak tahu apa 0%, apakah 10, apakah 50 kita juga nggak tahu. Dan terhadap apa, gitu kan kita juga harus ngitung nanti," tambahnya.
Wacana penerapan pajak 0% ini sempat membuat beberapa konsumen yang tadinya ingin membeli mobil menjadi galau. Sehingga mereka harus menundanya sampai wacana itu diterima. Kegalauan konsumen tersebut justru membuat penjualan mobil menjadi menurun.
Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pihaknya tidak berencana menerapkan pajak 0% untuk mobil baru seperti yang diusulkan Kemenperin. Penolakan ini disebabkan sudah ada insentif yang akan diberikan kepada industri keseluruhan.
“Kami tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar nol persen seperti yang disampaikan industri maupun Kementerian Perindustrian,” katanya dalam jumpa pers virtual APBN edisi Oktober di Jakarta, Senin (19/1/2020).
Insentif yang diberikan nantinya akan dievaluasi agar tidak memberi dampak negatif kepada kegiatan ekonomi lainnya.
