Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II Christina Aryani meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) DKI Jakarta dapat melakukan evaluasi pasca melakukan perubahan 22 nama jalan di Ibu Kota.
Pasalnya Christina mengaku mendapat banyak masukan masyarakat terkait perubahan nama jalan di DKI Jakarta. Protes warga juga beralasan karena perubahan nama jalan membuat warga kerepotan mengganti dokumen kependudukan, mulai dari kartu tanda penduduk (KTP), kartu induk anak (KIA), kartu keluarga (KK), serta dokumen kependudukan lainnya.
"Konsekuensi perubahan nama jalan juga berimplikasi pada berubahnya dokumen administrasi warga, yang pengurusannya perlu proses. Kami mendapat banyak masukan warga yang meminta Pemprov DKI mengevaluasi lagi kebijakan ini," kata Christina kepada Indozone, Senin (18/7/2022).
BACA JUGA: Nilai Pemisahan Kursi Tak Efektif, PKS DKI Usul Angkot Khusus Pria dan Wanita
Supaya kebijakannya berjalan baik, tutur Politikus Golkar ini, Pemprov DKI juga perlu membangun komunikasi intens dengan masyarakat terlebih dahulu utamanya di lokasi-lokasi yang bakal terjadi perubahan nama jalan.
"Karena banyak juga warga yang protes akibat kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini. Tentu warga sebaiknya juga dilibatkan sehingga tidak terkesan dipaksakan," jelas Christina.
Bila ternyata kebijakan ini tidak bisa ditinjau lagi maka harus ada jaminan dari Pemprov yang memastikan konsekuensi perubahan nama jalan tidak membawa kesulitan bagi warga.
“Nah apakah sudah ada jaminan kemudahan ini dari Pemprov?" tukas Christina.
