Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan adanya eskalasi kekerasan di Papua pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jayapura, Papua, Selasa (10/1/2023).
“Terjadi eskalasi kekerasan di Papua yang berdampak pada situasi keamanan di Papua, salah satunya dampak pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe,“ kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu (15/1/2023).
Baca Juga: Lukas Enembe Ditahan KPK, Pemerintah Perlu Beri Perhatian Khusus soal Keamanan di Papua
Atas eskalasi kekerasan tersebut, Atnike meminta semua pihak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan konflik di Papua semakin meluas.
Atnike juga mendesak Kapolda Papua untuk mengusut tuntas tewasnya 1 orang warga sipil dan 2 orang warga yang terluka. Dia berharap pengusutan dilakukan secara profesional, objektif dan akuntabel. Lebih lanjut, Atnike meminta agar seluruh aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan saat penanganan aksi massa.
“Dan mengedepankan langkah-langkah yang humanis sesuai dengan prinsip hak asasi manusia,” tandas Atnike.
Baca Juga: Tangani Kasus Lukas Enembe, Ketua KPK Klaim Dapat Dukungan Tokoh Papua
Selain itu, kata dia, Komnas HAM mendorong Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih untuk menciptakan situasi yang kondusif secara berkelanjutan dengan turut melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
“Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,” imbuh Atnike.
Komnas Ham, diungkapkan Atnike, mengecam tindakan perusakan fasilitas umum dalam aksi kerusuhan, termasuk gedung sekolah dan kantor-kantor pemerintahan.
“Meminta kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi provokatif yang akan memunculkan sentimen negatif dan semakin memperkeruh keadaan,” ujarnya.
