The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Defisit APBN Rp971,2 Triliun, Ini Cara Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pembiayaan di 2021
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya pada masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
News

Defisit APBN Rp971,2 Triliun, Ini Cara Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pembiayaan di 2021

Manfaatkan SAL.

Jumat, 14 Agustus 2020 16:59 WIB 14 Agustus 2020, 16:59 WIB

INDOZONE.ID - Pemerintah menetapkan defisit anggaran di dalam RUU APBN tahun 2021 sebesar 5,5% dari PDB atau Rp 971,2 triliun. Defisit tersebut tentunya perlu dicarikan solusinya, agar program-program pemerintah bisa berjalan dengan sustain. 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato nota keuangan RUU APBN 2021 mengatakan, pembiayaan defisit ini akan dilakukan melalui jalur utang dan non utang. 

Non utang artinya pemerintah akan memanfaatkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) pemerintah dari tahun sebelumnya. 

Sedangkan untuk pembiayaan melalui utang, akan dilakukan sesuai dengan kekurangan kebutuhan anggaran, salah satunya melalui penerbitan obligasi atau surat utang negara seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa pembiayaan melalui utang akan dilakukan secara aman dan hati-hati.

"Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga Pemerintah secara konsisten," ujar Jokowi, Jumat (14/8/2020). 

Selain itu, pembiayaan defisit tahun 2021 ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter yakni Bank Indonesia (BI) seperti yang dilakukan pada tahun ini. Pembiayaan bersama ini dilakukan dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter.

"Komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali," tuturnya. 

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, Pemerintah juga terus berusaha meningkatkan efisiensi pembiayaan utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar Surat Berharga Negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah.

Dalam nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2021, pemerintah sendiri menganggarkan Rp 373,3 triliun untuk pembayaran bunga utang tahun depan. Pembayaran bunga utang tersebut meningkat 10,2% dibanding tahun ini.

Dalam periode tahun 2016-2019, pembayaran bunga utang meningkat dari Rp182,8 triliun menjadi Rp275,5 triliun. Sedangkan pada tahun 2020, outlook pembayaran bunga utang sebesar Rp338,8 triliun.

"Hal itu sejalan dengan penambahan stok utang, termasuk penambahan utang baru dalam menangani dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam periode dimaksud, realisasi pembayaran bunga utang didominasi oleh bunga utang dalam negeri, seiring dengan meningkatnya porsi instrumen SBN dalam portofolio utang," demikian tertulis dalam nota keuangan & RAPBN TA 2021.

Anggaran Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp373.2 triliun atau meningkat 10,2% dari outlook APBN tahun 2020.

Mengacu pada nota keuangan, jumlah tersebut terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp355,1 trilun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp18,2 triliun.

Pertumbuhan pembayaran bunga utang pada tahun 2021 tersebut sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2020 yang sebesar 23,0%. 

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Edi Hidayat
M Fadli
Sigit Nugroho
Edi Hidayat

Edi Hidayat

Editor
M Fadli

M Fadli

Writer
Sigit Nugroho

Sigit Nugroho

Reporter

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US