Pemerintah lewat PT Pertamina berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite. Hal tersebut, dilakukan sebagai cara pemerintah untuk memperbaiki kondisi lingkungan dengan mendorong penggunaan yang ramah lingkungan.
Mengenai hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan penghapusan BBM jenis Premiun dan Pertalite alangkah baiknya dibuat secara bertahap. Menurutnya perlu dilakukan agar tidak ada gejolak di tengah masyarakat.
"Premium dan pertalite itu khususnya premium itu perlu dilakukan penghapusan secara progresif. Jadi bertahap tidak sekaligus supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat," kata Eddy kepada wartawan dikutip Minggu (26/12/2021).
Disebutkan Politikus PAN ini, sejumlah wilayah yang secara bertahap sudah lebih dulu menghilangkan Premium. Melihat dari daerah-daerah tersebut menurut dia tidak gejolak penghilangan BBM Premium ini.
Maka dari itu menurut dia penghapusan secara bertahap, diyakini menjadi solusi. Diharapkan kedepannya wacana penghapusan Premium dan Pertalite pun tidak menimbulkan gejolak di masyarakat nantinya.
"Kita sudah melihat di beberapa tempat baik itu di Jawa maupun Sumatra, kota-kota dan kabupaten tertentu tidak memiliki premium lagi dan ternyata tidak ada gejolak," tegas Eddy.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto menegaskan alangkah baiknya Pertamina tidak ikut-ikutan atau latah mengikuti standar dunia dalam penggunaan bahan bakar mintak (BBM) dengan RON tinggi.
Alhasil bahan bakar berjenis Premium dan Pertalite bakal dihapuskan. Dia berkata alangkah baiknya Pertamina seharusnya mempertimbahkan upaya domestik untuk kesejahteraan rakyat.
"Jangan latah dengan standar orang lain. Pertimbangkan upaya domestik untuk kesejahteraan rakyat," ungkap Mulyanto kepada wartawan.
Mulyanto menyayakan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat yang kesusahan masalah ekonominya akibat pandemi Covid-19. Sehingga menurutnya rencana penghapusan premium dan pertalite harus dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan ekonomi rakyat.
"Apakah sudah tepat waktunya menghapus Premium tersebut? tanya Mulyanto.
