Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali memandang adanya desakan sejumlah pihak agar ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dihapuskan tak lagi relevan.
“Menurut saya putusan Mahkamah Konstitusi sudah final and binding, sehingga kondisi hari ini mendiskusikan itu lagi menjadi tidak relevan,” kata Ali kepada wartawan dikutip Kamis (16/12/2021).
Ali memandang seharusnya presidential threshold tidak lagi menjadi bahan diskusi lagi karena sudah final. Namun apabila ingin menghapus ambang batas pencalonan presiden maka harus melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Baca juga: Selain Pegawai Wisma Atlet, Menkes Ungkap 5 Kasus Lain Diduga Terinfeksi Omicron di RI
“Upaya untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden, akan membutuhkan waktu panjang. Penghapusan syarat 20 persen suara pemilu untuk mengusun capres harus melalui revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” tegas dia.
Mengenai usulan Ketua KPK Firli Bahuri, yang menilai ambang batas pencalonan Presiden sebagai salah satu tindakan pidana korupsi di kalangan pejabat, Ali menjawab diplomatis.
“Tapi kalau kita hubungkan dengan pernyataan Pak Firli, itu lebih kepada kekhawatiran beliau sebagai penegak hukum bahwa situasi mahar politik,” ucapnya
“Jadi presidential threshold itu berpotensi untuk mengakibatkan pemilu yang mahal, yang kemudian berkonsekuensi tentunya dengan ada kekhawatiran akan terjadi tindak pidaba korupsi di situ,” tambahnya.
Ali menambahkan kekhawatirkan yang disampaikan oleh Firli sama dengan Ketum NasDem Surya Paloh saat akan mendirikan partai.
“Ketika partai ini dideklarasikan sebagai peserta pemilu kita mencoba memperkenalkan dengan cara politik baru dengan politik yang kita kenal politik tanpa mahar, karena kita ingin kemudian memotong biaya politik yang menjadi mahal,” tandasnya.
