Negara-negara Muslim mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelidiki kemungkinan adanya kejahatan selama konflik 11 hari antara Israel dan kelompok militer Palestina Hamas.
Negara-negara tersebut mengajukan rancangan resolusi untuk membentuk komisi penyelidikan internasional independen untuk menyelidiki semua pelanggaran HAM di wilayah Palestina yang diduduki Israel, termasuk Yerusalem Timur, sejak 13 April 2021.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sesi khusus tentang konflik terbaru, atas permintaan Pakistan, sebagai koordinator Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan negara Palestina.
Rancangan resolusi itu juga akan memeriksa semua akar penyebab yang mendasari pelanggaran HAM di Palestina, ketegangan dan ketidakstabilan, "termasuk diskriminasi dan penindasan sistematis berdasarkan identitas nasional, etnis, ras atau agama".
Tim independen akan mengumpulkan dan menganalisis bukti kejahatan yang dilakukan, termasuk materi forensik, "untuk memaksimalkan kemungkinan diterimanya dalam proses hukum".
Tim independen juga akan mengidentifikasi siap yang bertanggung jawab untuk mencoba dan mengakhiri impunitas serta memastikan akuntabilitas hukum.
Sesi ini kemudian dikecam oleh Dubes Israel untuk PBB di Jenewa, Meirav Eiloh Shahar. Dia mengatakan sesi tersebut
"menargetkan Israel adalah bukti agenda anti-Israel yang jelas dari badan ini".
Sejak dibentuk pada tahun 2006, dewan hak asasi PBB, sebuah forum yang beranggotakan 47 orang, telah mengadakan delapan sesi khusus sebelumnya yang mengutuk Israel dan melakukan beberapa penyelidikan atas dugaan kejahatan perang.
Amerika Serikat telah mengirimkan delegasinya dalam dewan hak asasi PBB, meskipun hanya memiliki status sebagai pengamat dan tidak punya hak suara.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Timur Tengah pada Selasa dan berjanji bahwa Washington akan memberikan bantuan baru untuk membangun kembali Gaza sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan gencatan senjata antara Hamas dan Israel.
