Wakil Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Dema-UIN) Riski Ari Wibowo, meragukan komitmen Presiden Joko Widodo untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Pasalnya, demonstransi yang digelar mahasiswa, pada Senin (30/09) di Senayan, DPR-RI kembali ricuh.
Riski Ari Wibowo mengatakan, beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi mengundang lebih dari 30 tokoh kebangsaan ke Istana Merdeka pada Kamis (26/09) lalu.
Dihadapan mereka Presiden Jokowi menegaskan komitmennya dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia, termasuk menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Namun pada kenyataannya hari ini justru dijawab dengan kekerasan, intimidasi, dan beberapa aksi penangkapan aktivis.
"Apa yang disampaikan Presiden Jokowi dengan realita dilapangan sangat berbanding terbalik. Hari ini kita bisa melihat aksi unjuk rasa mahasiswa menyampaikan pendapat kembali diwarnai dengan kekerasan dan intimidasi" ucap Riski Ari Wibowo pada (30/09)
Riski mengungkapkan, perihal protes yang diajukan oleh mahasiswa cukup jelas. Diantaranya, menuntut Anggota DPR untuk membatalkan RUU jalur cepat perihal tindak Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Tolak RUU KUHP ngawur yang merugikan rakyat, mendesak Presiden Jokowi membuat Perppu untuk membatalkan Undang Undang (UU) KPK, dan meminta pertanggung jawaban Kepolisian atas jatuhnya korban aksi.
"Poin dari tuntutan Mahasiswa jelas merupakan antitesis dari ngawurnya Pemerintah menjelang masa akhir jabatannya. Beberapa RUU jelas sangat bermasalah dan merugikan rakyat Indonesia," katanya
Lebih lanjut ia mengatakan, Presiden Jokowi juga meminta Menristek agar mahasiswa tidak lagi melakukan unjuk rasa dengan menekan Rektor dan memberikan Sanksi kepada Dosen yang membiarkan aksi mahasiswa.
Riski Ari Wibowo menilai tindakan ini membuat banyak keraguan publik yang musti dijawab mengenai komitmen Presiden Joko Widodo dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu Riski mendesak Presiden Jokowi melakukan koreksi dan evaluasi.
"Kejadian hari ini memaksa Presiden Jokowi harus melakukan koreksi dalam pemerintahannya selama lima tahun kebelakang, dan melakukan evaluasi untuk membangun dan merawat bangsa Indonesia kedepan," ujarnya.
Wakil Presiden Dema-UIN ini berharap, hasil dari evaluasi lima tahun pemerintahan Jokowi melahirkan pemerintahan yang bersih, bermartabat, dan mampu merawat tenun demokrasi yang sudah dibangun dengan keringat dan darah.
