Saat ini Rabu (12/6/2019) ribuan orang di Hong Kong lakukan unjuk rasa besar-besaran. mereka menolak rencana undang-undang ekstradisi, yang akan membuat orang dapat dikirim ke China daratan untuk diadili.

Kerusuhan ini merebak dan menyerbu jalan-jalan utama ke perkantoran pemerintah. Ribuan demonstran berpawai di jalanan Lung Wo Road dan sekitarnya, untuk menentang kepala eksekutif Hong Kong Carrie Lam.

Sebagian demonstran mendirikan barikade untuk menghentikan lalu lintas di jantung pusat keuangan Asia itu dan banyak yang menolak seruan polisi agar mereka mundur. Pemandangan itu mengingatkan sebuah protes oleh kelompok prodemokrasi yang mengguncang kota tersebut pada 2014.

Pemerintah menutup jalan-jalan utama dan memperingatkan para pegawai untuk tidak berkendara ke arah perkantoran.

Lam menantang dengan berjanji akan menekan terus peraturan yang kontroversial meskipun ada kecemasan mendalam. Pada Minggu (9/6/2019) pemerintah memicu demonstrasi politik terbesar sejak penyerahan kembali Hong Kong oleh Inggris kepada China pada 1997.

Para pengunjuk rasa dari banyak kalangan masyarakat Hong Kong mulai berkumpul semalam untuk demonstrasi Rabu pagi (12/6/2019), sementara para pelaku bisnis bersiap melakukan pemogokan.

Undang-undang ekstradisi, yang mendapat penentangan akan diperdebatkan dalam putaran kedua pada Rabu (12/6/2019) di Dewan Legislatif yang beranggotakan 70 kursi meskipun belum jelas apakah UU itu akan diluluskan seperti yang direncanakan.

Dewan legislatif dikuasai oleh mayoritas pro-Beijing. Lam diharapkan dapat menenangkan kecemasan masyarakat. Ia mengatakan pemerintahannya menciptakan perubahan tambahan pada undang-undang tersebut termasuk untuk pengamanan hak asasi.

Aksi protes itu menempatkan Hong Kong dalam krisis politik, seperti ketika demonstrasi "Pendudukan"  oleh kalangan prodemokrasi berlangsung selama beberapa bulan pada 2014, hingga menambah tekanan pada pemerintahan Lam dan para pendukungnya di Beijing.