Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini menegaskan Indonesia memiliki hak berdaulat atas Wilayah Natuna berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) yang diakui dunia. Untuk itu negara manapun harus menghormati kedaulatan NKRI termasuk Tiongkok.
"Natuna kedaulatan NKRI. Titik! Tidak ada selisih pandang terhadap Natuna sebagai wilayah NKRI dari perspektif hukum internasional. Klaim Tiongkok atas Natuna adalah klaim sepihak yang melanggar hukum internasional. Tidak perlu ada negosiasi dan kompromi," tegas Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/1).
Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menilai tepat protes keras yang dilayangkan Menteri Luar Negeri dengan memanggil Dubes Tiongkok dan Nota Diplomatik langsung ke Pemerintah Tiongkok di Beijing. Menurut Jazuli, yang perlu ditekankan bukan kita yang mencari masalah, tapi setiap bentuk pelanggaran batas wilayah atas kedaulatan NKRI punya konsekuensi serius.
"Penangkapan ikan oleh kapal-kapal nelayan Tiongkok dan penerobosan yang dilakukan Coast Guard Tiongkok itu ilegal, melanggar hukum internasional, termasuk Keputusan SCS Tribunal 2016 yang telah mematahkan klaim unilateral Tiongkok. Jika protes keras RI tidak digubris Tiongkok, Pemerintah RI harus memastikan semua konsekuensi serius, tegas, dan terukur yang akan diterima Tiongkok," pungkas Jazuli.
Menurut Jazuli Juwaini, Indonesia dan Tiongkok adalah dua negara bersahabat dan selama ini bekerja sama baik. Oleh karena itu Pemerintah Tiongkok jangan cari masalah dengan mengusik kedaulatan Indonesia.
"Sekali lagi bukan kita yang cari masalah. Kita inginnya bersahabat baik. Tapi kalau Tiongkok cari masalah yang mengusik kedaulatan negara, kita akan jawab dengan tegas dengan seluruh cara, sarana, dan sumber daya at all cost," pungkas Jazuli.
Artikel Menarik Lainnya:
- Pangeran Harry dan Meghan Markle Unggah Foto Menggemaskan Baby Archie
- Mau Hidup di 2020 Lebih Bahagia? Coba Terapkan Tips Berikut
- Bukan Macho, ini Patokan Baru Pria yang Pantas Dikagumi
