Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil mengingatkan pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin agar tidak menjadikan isu radikalisme secara berlebihan sehingga menghilangkan sejumlah masalah krusial negara dan harus mendapat perhatian.
"Saya curiga isu radikalisme ingin menutup berbagai masalah yang kini tidak kunjung tuntas penyelesaiannya," ucapnya, Selasa (29/10).
Saat ini ada sejumlah masalah yang wajib dituntaskan agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bisa berhasil dalam lima tahun ke depan.
Seperti pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin lemah, gerakan separatisme di Papua, soal kebakaran 800 ribu hektar hutan yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat setempat, kekeringan dan susahnya mendapatkan air bagi masyarakat yang daerahnya dilanda musim kemarau akut, serta krisis hukum dan supremasi hak asasi manusia.
"Kasihan rakyat Indonesia kalau hanya dijejali dengan isu radikalisme. Padahal jumlah pelakunya sangat sedikit dan gerakan mereka juga sudah mampu dilumpuhkan oleh aparat kepolisian dan militer," jelasnya.
Nasir menyatakan kekhawatirannya, jika memunculkan isu radikalisme secara berlebihan adalah upaya untuk menutup kelemahan pemerintah mengatasi sejumlah masalah yang kini membutuhkan perhatian yang serius.
"Menjadikan isu radikalisme, apalagi hanya ditujukan untuk identitas dan agama tertentu, sangat kontradiktif dengan upaya membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ucapnya.
Ia tidak menampik bahwa perilaku keagamaan yang menyimpang berpotensi terjadi radikalisme yang menjurus kepada gerakan terorisme.
"Radikalisme jangan hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus ditinjau dari berbagai sudut. Saat muncul radikalisme, justru pemerintah harus bertanya ada apa dan mengapa perilaku sosial menyimpang itu terjadi," katanya. (MA)
