Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia (Ditjen Imigrasi) dan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) mengadakan pertemuan dalam forum Indonesia-Malaysia Immigration Consultation pada Selasa (5/11) di Kuching, Sarawak, Malaysia. Forum ini merupakan yang kedua kalinya digelar oleh Imigrasi Indonesia dan Malaysia.
Dalam pertemuan tersebut Ditjen Imigrasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI Ronny F. Sompie dan JIM dipimpin oleh Ketua Pengarah Imigresen Malaysia Dato' Indera Khairul Dzaimee Bin Daud.
Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan setelah sebelumnya dilaksanakan di Batam pada tahun 2018. Forum ini menjadi satu medium dan platform dalam rangka mempererat hubungan antar instansi keimigrasian untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan keimigrasian serta penanganannya melalui kerjasama kedua instansi.
"Fokus utama pembahasan meliputi isu-isu berkaitan dengan permasalahan perbatasan, seperti kesepakatan dalam manajemen wilayah perbatasan, pengawasan mobilitas orang yang keluar masuk melalui perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, perlindungan warga negara khususnya para pekerja migran dan keluarga seperti pengurusan ijin tinggal, pembuatan kesepakatan kerja sama, pelaksanaan pelatihan bersama dan peningkatan kapasitas sumber daya para pegawai Imigrasi dari kedua negara," jelas Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Ronny F Sompie dalam keterangannya, Rabu (6/11).
Ronny mengatakan, Pengurusan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) juga dibahas sebagai bagian yang berkelanjutan atas upaya Ditjen Imigrasi Indonesia memberikan perlindungan kepada pekerja imigran Indonesia di Malaysia.
"Dibahas pula isu - isu permasalahan pada rumah detensi di Malaysia serta langkah-langkah untuk membantu mempercepat pengurusan proses pemulangan warga Indonesia yang bermasalah dengan hukum dari Malaysia kembali ke Indonesia. Selain itu, isu perdagangan manusia dan sindikatnya juga dibahas serta pembahasan kerjasama strategis yang dapat diimplementasikan pada masa akan datang," ungkap Ronny.
Kedua instasi di bidang keimigrasian tersebut sangat menyadari keterkaitan erat dengan kerjasama instasi lainnya terutama untuk pengambilan keputusan tentang solusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, masing-masing instansi telah menunjuk seorang penghubung yang dapat meneruskan komunikasi di antara kedua instansi dalam menyelesaikan permasalahan yang telah disepakati dalam pertemuan tersebut. (SN)
