William Aditya Sarana PSI dilaporkan ke BK DPRD DKI
Istimewa
News

William Aditya Sarana PSI dilaporkan ke BK DPRD DKI

Selasa, 05 November 2019 11:29 WIB 05 November 2019, 11:29 WIB

INDOZONE.ID - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta, terkait unggahannya soal kejanggalan anggaran di DKI Jakarta.

Ia dilaporkan oleh seorang warga bernama Sugiyanto ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta pada Senin (4/11). Sugiyanto menilai William telah melanggar Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Peraturan tersebut mengacu pada unggahan William mengenai anggaran lem aibon Rp82,8 miliar, pulpen Rp123,9 miliar menimbulkan kegaduhan setelah diekspos pada jumpa pers dan media sosial.

"Sikap yang bersangkutan dengan mengekspos pada forum tidak resmi justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ujar Sugiyanto.

William dianggap telah melanggar kode etik meskipun dokumen tersebut adalah milik publik. Pasalnya, dokumen itu belum dibahas dalam forum resmi antara eksekutif dengan legislatif.

"Sebagai anggota dewan yang memiliki hak bertanya kepada mitra kerjanya Pemprov DKI Jakarta, harusnya memiliki kesempatan bertanya itu digunakan di forum rapat komisi atau badan anggaran (banggar)," ujar Sugiyanto.

Karena Tata Tertib DPRD yang baru belum disahkan dalam rapat paripurna, BK bisa menggunakan Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam pasal 27 ayat (1) peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap anggota DPRD berhak mengajukan usulan dan pendapat baik dalam rapat. Sementara itu, pada ayat (2) ditegaskan bahwa usulan dan pendapat disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatuhan sesuai kode etik DPRD.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, Achmad Nawawi mengatakan bahwa pihaknya selalu siap menerima pengaduan-pengaduan masyarakat, termasuk yang melaporkan perbuatan yang dianggap melanggar etika termasuk dalam persoalan politisi PSI William Aditya Sarana.

Meskipun begitu, Achmad selalu siap menampung aspirasi masyarakat dan juga aspirasi anggota.

"Bagi saya, saya suka jika ada anggota yang kritis, tapi betul-betul ada data dan mengerti persoalan, lalu sangat kritis pada persoalan yang merugikan dan tidak pro rakyat wah itu bagus, sepanjang tidak keluar dari rel yang ditentukan," ujar Achmad.

Sebelumnya, William Aditya Sarana menyoroti sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai janggal.

Mulai dari anggaran Rp82,8 miliar untuk pengadaan lem Aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Ia juga menyoroti anggaran Rp121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar yang dianggarkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Indozone
Dina
Dina

Dina

Writer
Dina

Dina

Reporter
JOIN US