Langkah politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengumbar anggaran dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020, membuat heboh publik.
Penyebabnya, yang diunggah William adalah beberapa anggaran yang terbilang aneh. Paling heboh soal anggaran lem Aibon yang mencapai puluhan miliar.
Tentunya hal ini membuat banyak pihak penasaran. Beberapa di antaranya bahkan menuntut Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta untuk lebih terbuka dalam hal ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, angkat bicara. Dia mengatakan tidak ada kewajiban bagi dirinya dan anggota dewan yang lain untuk mempublikasikan pembahasan anggaran tersebut.
"Kalau sekarang kan dalam proses pembahasan, ya boleh di-upload sebenarnya. Namun, tidak ada kewajiban meng-upload. Menurut saya enggak ada kewajiban," ujar Taufik di Jakarta, Rabu (6/11).
Ia menyarankan, jika masyarakat penasaran dengan pembahasan anggaran mereka bisa datang langsung saat pembahasan KUA-PPAS 2020. Politisi senior Partai Gerindra ini menegaskan, jika anggaran daerah itu harus kembali ke masyarakat.
"Tujuannya adalah APBD yang sesuai dengan keinganan masyarakat. Kami ingin APBD sesuai dengan kehendak masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Taufik meminta untuk William mengurangi sikap 'genit' sebagai anggota dewan. William seharusnya membahas anggaran yang dianggap aneh dalam forum ketimbang mengumbarnya ke publik. (NN)
