KPK: Salah Ketik dalam Revisi UU KPK Karena Dibuat Terburu-buru
ANTARA FOTO/Reno Esnir
News

KPK: Salah Ketik dalam Revisi UU KPK Karena Dibuat Terburu-buru

Senin, 14 Oktober 2019 15:29 WIB 14 Oktober 2019, 15:29 WIB

INDOZONE.ID - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa pihaknya menemukan sejumlah salah ketik atau 'typo' dalam revisi Undang-Undang (UU) No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikirimkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut bahwa kesalahan ketika dalam revisi UU KPK itu lantaran drafnya dibuat dengan terburu-buru dan sangat tertutup.

Laode M Syarif
ANTARA FOTO/Reno Esnir

"Karena itu, kami sekarang bertanya lagi apakah sekarang perbaikan 'typo' itu harus membutuhkan persetujuan antara parlemen dan pemerintah kembali. Apakah parlemen yang sekarang terikat dengan kesalahan yang dibuat sebelumnya sehingga ini semua membuat ketidakjelasan dan kerancuan," ujar Syarif di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (14/10).

Dia melanjutkan, karena kesalahan ketik itu menyebabkan KPK sangat ragu menjalankan UU KPK hasil revisi tersebut.

"Itulah sebenarnya yang mengakibatkan KPK sangat ragu bagaimana mau menjalankan tugasnya, sedangkan dasar hukumnya sendiri banyak sekali kesalahan-kesalahan dan kesalahannya itu bukan kesalahan minor. Ini kesalahan-kesalahan fatal," ungkap Syarif.

Laode M Syarif
ANTARA FOTO/Reno Esnir

Ia menyatakan bahwa seharusnya proses pembahasan revisi UU KPK itu dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat bisa memberikan masukan.

"Kami sih berharap ada proses yang terbuka, ada proses yang tidak ditutupi sehingga masyarakat itu bisa paham. KPK juga bisa paham, bisa mempersiapkan diri bagaimana untuk memberikan masukan," tuturnya.

Laode M Syarif
ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Dia mencontohkan, KPK tidak alergi dengan dibentuknya dewan pengawas hasil revisi UU KPK tersebut. Hanya saja, ia berharap agar dewan pengawas yang dimaksud bisa menjalankan tugas sebagaimana fungsinya. 

"Fungsi dewan pengawasnya ya sebagai dewan pengawas, bukan sebagai bagian dari yang harus menyetujui, menandatangani. (Kalau begitu), itu bukan mengawasi. Nanti orang bertanya lagi, nanti yang mengawasi dewan pengawas ini siapa," ujar dia.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Rizka
Rizka
Rizka

Rizka

Writer
Rizka

Rizka

Reporter

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU