Perjanjian Dagang Indonesia-Australia Diharapkan Lindungi UMKM
Perajin memproduksi dandang di kawasan Cawang, Jakarta, Rabu (13/11). Pemerintah diharapkan melindungi UMKM melalui perjanjian dagang dengan Australia (Antara/Galih Pradipta).
News

Perjanjian Dagang Indonesia-Australia Diharapkan Lindungi UMKM

Rabu, 04 Desember 2019 16:30 WIB 04 Desember 2019, 16:30 WIB

INDOZONE.ID - Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina, menyoroti ratifikasi perjanjian perdagangan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) yang akan dilakukan pemerintah pada akhir 2019.

Ratifikasi itu rencananya akan membebaskan aktifitas ekspor-impor Indonesia dan Australia, sehingga membuat tarif bea masuk produk kedua negara itu menjadi nol persen.

Nevi menilai pembebasan tarif bea masuk dapat menyebabkan semakin membanjirnya produk-produk impor. Bila keadaan ini dibiarkan tanpa campur tangan pemerintah yang melindungi usaha mikro kecil menengah (UMKM), maka dapat mengganggu pertumbuhan UMKM dalam negeri.

"Adanya ratifikasi IA CEPA ini, pemerintah harus mampu melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah," kata Nevi dalam keterangannya, Rabu (4/12). 

Politisi PKS itu menjelaskan, data yang diterimamnya dari BPS menunjukkan nilai ekspor Indonesia ke Australia tercatat sebesar USD2,8 miliar, sedangkan impor dari USD5,8 miliar pada 2018. 

Jika IA-CEPA diberlakukan, akan ada 6.474 produk ekspor dari Indonesia ke Australia yang bea masuknya di nol persenkan. Sedangkan, Indonesia akan membebaskan bea masuk dari Australia sebanyak 10.813 pos barang impor. 

"Dari sisi jumlah produk saja Indonesia telah mengalami defisit. Pada tahun 2018, secara nilai Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dengan Australia sebesar USD 3 miliar," tuturnya. 

Nevi kemudian memaparkan data yang lebih baru. Pada September 2019, secara keseluruhan Indonesia mengalami defisit USD160 juta. Nilai ekspor yang dilakukan Indonesia pada September 2019 hanya mencapai USD14,1 miliar. Adapun impor mencapai USD14,26 miliar pada September 2019.

Bila merujuk  pasal 54 ayat (3) UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014, pemerintah dapat membatasi impor barang dengan alasan untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri, atau untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.

"Pemerintah harus dapat mengembangkan industri dalam negeri dengan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal, meningkatkan alih teknologi, dan membatasi impor," tuturnya. 

Artikel Menarik Lainnya

TAG
Ivanrida
Sigit Nugroho
Ivanrida

Ivanrida

Writer
Sigit Nugroho

Sigit Nugroho

Reporter
TERKAIT DENGAN INI

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU