Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher berharap semua pihak dapat bersikap bijak dalam menyikapi polemik penghentian sementara pengembangan vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
"Demi kemaslahatan bersama, kita harus bijak dalam menyikapi polemik ini dan kembali merujuk pada kaidah ilmiah yang berlaku. BPOM harus tetap pada jalur independensinya, dan para peneliti juga harus membuktikan prosedur ilmiah yang sudah dilalui dalam proses pengembangan vaksin Nusantara," ujar Netty kepada wartawan, Jumat (26/3/2021).
Wakil Ketua FPKS DPR RI ini meminta agar pengembang vaksin Nusatara dapat memastikan proses sesuai dengan standar ilmiah yang berlaku. Sehingga jika sesuai dengan prosedur, maka akan prosesnya pun bisa dilanjutkan.
Baca Juga: Viral Jual Rumah Warisan karena Gak Cocok Sama Tetangga, Netizen Kok Mendadak Kesel
"Jika pengembangan Vaksin Nusantara sudah sesuai prosedur, saya mendukung untuk terus dilanjutkan, difasilitasi kebutuhannya oleh negara, bahkan didampingi dalam prosesnya. Vaksin dalam negeri butuh dukungan bukan hambatan. Ini harus dimaknai sebagai capaian anak bangsa yang harus diapresiasi," katanya.
Lebih lanjut, Netty berujar alangkah baiknya semua pihak tak terburu-buru dalam proses pengembangan vaksin Nusantara ini. Dimana setiap prosedurnya harus dibuktikan dengan data mulai dari kecocokan, keamanan, tingkat keampuhan dan lainnya.
"Selain soal kecepatan, setiap vaksin yang dikembangkan harus melalui tahapan uji klinis sebagaimana standar yang berlaku. Jangan terburu-buru yang justru berdampak buruk ke depannya. Setiap tahap pengembangan vaksin harus dibuktikan dengan data mulai dari kecocokan, keamanan, tingkat keampuhan dan lain-lain," tuturnya.
Selain itu, Netty juga berharap polemik seputar pengembangan vaksin tidak berangkat dari adanya standar ganda atau beda perlakuan antara vaksin dalam dan luar negeri.
"Polemik ini jangan berangkat dari adanya standar ganda atau beda perlakuan. Jangan sampai ada persepsi bahwa produk dari luar dipermudah prosesnya, tapi produk inovasi dalam negeri justru dipersulit. Ini akan jadi preseden buruk yang merugikan rakyat dan menguntungkan elit penjual vaksin. Jika kita dapat mengembangkan produksi dalam negeri yang lebih bagus dan lebih murah, mengapa tidak di dukung?" tandas Netty.
Diketahui sebelumnya, Kepala BPOM Penny K. Lukito menjelaskan, bahwa alasan vaksin Nusantara tak sesuai dengan kaidah klinis dalam proses penelitian dan pengembangan vaksin lanraran terdapat perbedaan lokasi penelitian dengan pihak komite etik.
Adapun, lanjut Pennuy, penelitian dilakukan di RSUP dr Kariadi Semarang, sementara Komite Etik dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta.
