Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total dinilai mendapat protes dari salah satu menteri kabinet Presiden Jokowi.
Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai protes tersebut hal yang wajar. Mengingat, keputusan Anies tidak melalui koordinasi dengan DPRD DKI dan Pemerintah Pusat.
"Sudah jelas sekali aturannya dalam penanganan pandemi COVID-19 yaitu pemerintah daerah harus konsultasi, berkoordinasi terlebih dahulu dengan kami (DPRD) dan pemerintah pusat. Faktanya, kami tidak pernah diajak bicara, dan wajar jika beberapa menteri protes dengan sikapnya itu," kata August Hamonangan seperti dilansir Antara, Jumat (11/9/2020).
Namun begitu, August mengatakan DPRD tetap mendukung kebijakan PSBB total yang akan dilakukan mulai Senin (14/9/2020). Tetapi, untuk sikap Pemprov DKI yang tidak berkoordinasi tentu tidak dapat dibenarkan.
"Sampai saat ini Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara. Apa yang terjadi di Jakarta akan berimplikasi ke daerah lain," kata August.
Ia menilai keputusan Anies menerapkan kebijakan PSBB kembali hanya untuk pencitraan politik.
"Kami menolak karena Pemprov DKI tidak transparansi," kata August.
Sebelumnya diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi "menginjak rem darurat" yang mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dan memberlakukan kembali PSBB total.
Alasannya, karena tiga indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta.
Artikel Menarik Lainnya:
