Perhelatan Pemilu dan Pilkada yang akan digelar secara serentak nasional di tahun 2024 memunculkan kekhawatiran dari masyarakat. Hal ini mengacu pada Pemilu 2019 lalu dimana muncul korban meninggal yakni petugas KPPS.
Mengenai hal tersebut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, sejatinya perhelatan Pilkada pada tahun 2020 lebih berbahaya karena digelar saat pandemi. Apalagi Pilkada 2020 dinyatakan berhasil dan tidak memakan korban.
"Argumen banyak meninggal misalnya. Sekarang argumen itu terbantahkan dengan pilkada 2020. Itu 2020 jauh lebih berbahaya karena nyata-nyata kita melaksanakan di saat pandemi," kata Bahtiar dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (13/3/2021).
Bahtiar memandang, berhasilnya perhelatan Pilkada 2020 kemarin bisa menjadi acuan dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Seperti halnya seleksi petugas penyelenggara agar tidak ada lagi yang menelan korban jiwa.
Baca Juga: Viral Foto Jadul Cewek Nyuci Pakai Kain Jarik Sedada, Netizen Salfok Pria Nyender Pohon
"Jadi praktik 2020 sebenarnya kita bisa menjadi contoh untuk menangani hal masalah soal kesehatan tadi itu. Termasuk ke depan kita pikirkan bagai proses seleksi penyelenggara ad-hoc ini," kata Bahtiar.
Menurut Bahtiar, banyaknya korban jiwa kepada petugas KPPS pada pemilu 2019 bukan hanya faktor kelelahan saja. Namun, manajemen distribusi yang buruk menjadi faktor tumbangnya petugas KPPS.
"Jadi tidak semata-mata hanya soal kelelahan. Faktornya apa, apa ada dari tahapan yang tidak berjalan, misal manajemen distribusi ada gak faktor distribusi buruk yang bukan pekerjaan KPPS menjadi harus dikerjakan KPPS di hari H," tutup Bahtiar.
