Seperti yang diketahui bersama, Pemerintah dan DPR sepakat tak menunda Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020. Hal itu lantaran pandemi COVID-19 tidak ada yang tahu kapan akan berakhir. Dan bisa saja akan terjadi selamanya sehingga Pilkada digelar dengan protokol kesehatan yang ketat.
Terkait hal itu, dalam diskusi virtual yang digelar Mappilu PWI, Kamis (1/10/2020), Menko Polhukam Mahfud Md memberikan tanggapan kenapa Pilkada tetap diberlangsungkan.
"Bagi pemerintah sendiri, alasannya begini, kalau kita ikuti pendapat sebagian warga masyarakat agar Pilkada dilaksanakan sesudah pandemi berakhir, itu juga sulit diterima karena tidak ada satupun orang yang bisa meramalkan kapan COVID-19 itu berakhir," katanya.
Mahfud juga menjelaskan bahwa kegiatan masyarakat tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan.
"WHO pun badan kesehatan dunia pun itu mengatakan kita tidak tahu ini akan berakhir kapan. Mungkin COVID-19 akan selamanya bersama kita sehingga kita harus menyesuaikan diri melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa melakukan kegiatan yang biasa, yang diperlukan tapi juga sadar bahwa di hadapan kita, di samping kita di belakang kita itu ada COVID-19," kata Mahfud.
Sementara itu, ia juga mengatakan bahwa jika Pilkada ditunda hingga tanpa kepastian, maka pemerintah harus menunjuk pejabat sementara atau Plt. Sedangkan menurut Mahfud, Plt tidak memiliki kewenangan banyak layaknya kepala daerah definitif.
Hal itu akan berjalan lebih rumit karena pengambilan keputusan strategis dan penggunaan anggaran terbatas. Maka dari itu, Mahfud mengatakan pemerintah sepakat telah memberikan anggaran bagi penyelenggaraan pemilu untuk kebutuhan alat pelindung diri (APD).
"Keputusan harus diambil, pasti ada yang setuju ada yang tidak itu biasa, tidak pernah dalam satu momen Pilkada itu lalu tidak ada kontroversi. Jangankan di tingkat nasional, di tingkat daerah saja kontroversi selalu muncul tentang Pilkada ini," ungkapnya.
