Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman menegaskan, pemerintah tak pernah menangkap para kritikus. Ia menyebut tak ada orang yang ditangkap karena mengkritik pemerintah.
"Pemerintah tidak pernah menangkap para kritikus, tidak ada orang yang mengkritik ditangkap oleh pemerintah. Kecuali di masa lalu," katanya dalam sebuah diskusi virtual 'Revisi UU ITE, Akankah Beri Keadilan?', Jumat (19/2).
Namun, pernyataan Fadjroel itu dibantah dengan data dari Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Menurut data tersebut, per Oktober 2020 ditemukan 10 peristiwa dan 14 orang diproses karena memberikan kritik pada Jokowi.
Fadjroel kemudian menyebut bahwa Polri tak asal menangkap orang. Namun orang-orang yang ditangkap katanya, sudah memenuhi unsur pidana.
"Saya sudah bicara dengan tim Polri mereka mengatakan setiap baik delik aduan maupun delik umum yang terkait dengan kebebasan berbicara di Indonesia itu mereka selalu berupaya sekeras mungkin untuk menemukan unsur-unsur terkait dengan pidana," tuturnya.
Ia menambahkan, Polri lebih dulu melakukan kajian dengan sejumlah ahli sebelum menjerat orang dengan UU ITE. Ia menyebut, Polri benar-benar selektif dalam bersikap.
"Terkait dengan undang-undang ITE mereka bukan putusan dari mereka, mereka setidaknya melibatkan tiga ahli, ada yang tentang teknologi, ada yang bahasa," ucapnya.
"Jadi tidak terkait langsung dengan si penegak hukumnya, jadi memang diupayakan setiap pengambilan keputusan yang terkait kebebasan berpendapat diupayakan itu betul-betul selektif oleh penegak hukum," pungkasnya.
