The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Disebut Gila Kekuasaan, Kubu Meoldoko: Jika Takut Kalah, Jangan Kehilangan Kesantunan
Moeldoko tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (ANTARA/Endi Ahmad)
News

Disebut Gila Kekuasaan, Kubu Meoldoko: Jika Takut Kalah, Jangan Kehilangan Kesantunan

Ke Kubu AHY.

Selasa, 29 Juni 2021 12:06 WIB 29 Juni 2021, 12:06 WIB

INDOZONE.ID - Juru Bicara DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang Muhammad Rahmad menanggapi pernyataan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengatakan pihaknya gila kekuasaan akibat menggugat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Menurut Rahmad, pihaknya tidak gila dengan kekuasaan, tidak memalukan dan tidak menyedihkan. Malah menurutnya kubu AHY yang gila akan kekuasaan.

“DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang tidak gila kekuasaan, tidak memalukan dan tidak menyedihkan. Justru kubu AHY sesungguhnya yang gila kekuasaan, yang memalukan dan menyedihkan,” kata Rahmad kepada Indozone, Selasa (29/6/2021).

Adapun gila kekuasaan yang dilakukan kubu AHY adalah menurutnya memanipulasi AD/ART diluar kongres, dan memanipulasi pendiri Partai Demokrat kemudian mendaftarkannya ke Kemenkumham adalah perbuatan gila kekuasaan, memalukan dan menyedihkan.

“Kubu AHY juga telah mengkhianati slogan Partai Demokrat yang selalu didengung-dengungkan SBY ketika partai ini berkuasa dan mendapatkan amanah rakyat, yaitu Bersih-Cerdas-Santun. DPP Partai Demokrat kubu AHY telah  dikuasai oleh orang orang tidak mengerti cara mentaati hukum, yang tidak mengerti etika kesantunan berbicara, dan arogansi kekuasaan,” ucap Ranmad.

Rahmad menyatakan dirinya tidak heran jika Partai Demokrat ini semakin ditinggalkan rakyat. Karena Partai Demokrat terjun bebas ketika  dipimpin SBY dan AHY karena bisikan orang orang yang kehilangan kecerdasan dan kesantunan. 

Seperti perolehan 148 kursi DPR RI tahun 2009, turun jadi 61 kursi tahun 2014, dan turun lagi jadi 51 kursi tahun 2019. Menurutnya ini adalah capaian terendah Partai Demokrat sepanjang sejarah. 

Baca juga: Pangeran Harry Tuntut Keluarga Kerajaan Meminta Maaf atas Penyataan Rasis pada Meghan

“Awal pertama kali Demokrat ikut pemilu tahun 2004 saja, memperoleh 57 kursi DPR RI. Bahkan di propinsi pusat Ibukota pun, AHY tak dapat dukungan penuh rakyat DKI untuk jadi Gubernur walaupun SBY telah turun full team. Orang orang yang kehilangan kecerdasan dan kesantunan inilah yang merusak SBY, AHY dan Partai Demokrat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Rahmad mengklaim DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang memiliki legal standing yang kuat, memiliki Akta Notaris yang dijamin keabsahannya oleh negara dan Undang undang. 

Penolakan oleh Menkumham adalah soal kelengkapan administrasi yang belum lengkap, sementara menurut kami sudah lengkap sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku. Perbedaan cara melihat kelengkapan administrasi tersebut, disiapkan ruang dan hak oleh negara untuk mengujinya di Pengadilan Tata Usaha Negara. 

“Ruang dan hak itulah yang digunakan Moeldoko sebagai warga negara yang sangat mengerti dan mentaati hukum. Jika PTUN nanti memutuskan kubu Moeldoko yang menang dan kubu AHY kalah, maka DPP Partai Demokrat akan dipimpin oleh Moeldoko, bukan lagi AHY. Itulah aturan main hukum yang harus kita hormati dan taati bersama,” bebernya.

Kemudian Rahmad menyebut DPP Partai Demokrat kubu AHY tidak perlu panik dan kehilangan akal sehat. Jika kubu AHY takut kalah di PTUN, jangan lalu kehilangan akal sehat, kehilangan kecerdasan dan kesantunan. 

“Ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Jangan pula kemudian menuduh nuduh dan menebar fitnah,” tukasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Fiddy Anggriawan
M Fadli
Harits Tryan Akhmad
TERKAIT DENGAN INI
JOIN US
JOIN US