Di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat, muncul wacana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Wacana ini menuai kritik dari Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Menurutnya, jika wacana itu benar direalisasikan, maka akan menjadi beban tambahan untuk masyarakat dan dunia usaha.
"Jangan sampai kenaikan PPN ini menjadi beban baru bagi konsumen dan dunia usaha secara luas," kata Anis Byarwati, Rabu (12/5/2021).
Anis menyoroti pemerintah yang memberi keringanan pajak seperti insentif pajak mobil baru dan menurunkan tarif PPh Badan. Obral insentif pajak ini kebanyakan menyasar golongan menengah ke atas.
Namun, tarif PPN yang dekat dengan kehidupan konsumsi barang dan jasa sehari-hari masyarakat malah terancam akan dinaikkan.
"Saran saya, daripada menaikkan tarif PPN yang sudah pasti akan semakin menyengsarakan masyarakat bawah, sebaiknya pemerintah menarik pajak dari harta atau warisan orang-orang kaya (wealth tax) di Indonesia," ujar Anis.
Bahkan, menurut Anis sebaiknya pemerintah justru menurunkan PPN dari 10 persen ke 5 persen untuk mendongkrak daya beli.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus juga sepakat bahwa menaikkan tarif PPN hanya akan membuat warga ogah belanja dan menurunkan pendapatan negara.
Jika warga menahan daya beli, maka akan berdampak pada dunia usaha yang menurunkan utilisasi karena penurunan penjualan. Hal ini berefek pada semakin berkurangnya penyerapan tenaga kerja.
Pandemi yang diperkirakan masih lama berlangsung ini sudah membuat perekonomian banyak orang terpuruk.
"Jika pendapatan masyarakat turun maka konsumsi turun dan akan menghambat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kalau pemulihan ekonomi terhambat tentu saja pendapatan negara tak kunjung optimal," katanya.
