Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi marah dan memilih untuk menunda rapat paripurna yang membahas mengenai hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Raperda APBD DKI 2022.
Hal tersebut dikarenakan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali tidak mau membeberkan tunjangan operasional yang dianggarkan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Awalnya Prasetyo meminta terlebih dahulu agar Marullah membuka jumlah anggaran operasional Anies. Namun, Marullah memilih untuk merespons pertanyaan dari Anggota DPRD DKI lainnya, yakni Mujiyono.
"Ketua dewan dulu, pak. Tunjangan-tunjangan dulu pak, tolong dipaparkan dong tunjangan-tunjangannya," ucap Prasetyo di ruang rapat paripurna DPRD DKI, Kamis (13/1/2022).
Baca juga: Mendatangkan Keuntungan, NFT Ramai Diperbincangkan
Meski terus didesak untuk membuka anggaran Anies itu, Marullah terus mengelak, dan mengatakan bahwa dirinya belum menyiapkan terkait hal yang diminta ketua dewan tersebut.
"Hari ini mungkin belum, saya enggak bawa hari ini, akan saya siapkan nanti. Jadi kalau yang sekarang saya akan jawab yang 9 (pertanyaan)," terang Marullah.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dibuat geram oleh pemberitaan terkait kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan untuk 2022. Menurutnya, hal tersebut kini ramai dipermasalahkan dalam media massa.
Tak terima dengan hal tersebut, pria yang akrab disapa Pras ini meminta Sekda DKI Marullah untuk membuka berapa tunjangan operasional Gubernur Anies Baswedan yang diklaimnya memiliki anggaran lebih besar.
"Tolong Pak Sekda melalui BPKD jelaskan berapa sih operasional Gubernur, biar masyarakat juga tahu. Gubernur dan Wagub, dan perangkatnya semua. Selalu yang disalahkan DPRD lagi, DPRD lagi," kata Pras pada sidang Banggar beberapa waktu lalu.
