Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menghapus aturan yang melarang anak keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftar sebagai prajurit TNI.
Hal itu disampaikannya saat rapat dengan sejumlah perwira TNI membahas mekanisme penerimaan prajurit TNI, mulai dari tes mental, ideologi, psikologi, akademik, hingga kesamaptaan dan kesehatan jasmani.
Jenderal Andika menghapus aturan itu bersandar pada TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.
“Tap MPRS nomor 25 (1966) menyatakan PKI organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan Komunisme, Leninisme, Marxisme, sebagai ajaran terlarang. Itu isinya,” kata dia menyadur YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Kamis (31/3/2022).
Baca juga: Jualan di Gang Sempit, Sekali Buka Warung Bakso Ketro Ludes Dalam 3 Jam! Apa Rahasianya?
Ia menegaskan bahwa Tap MPRS tersebut menjadi dasar hukum, dan tidak menyebutkan bahwa anak keturunan PKI dilarang mendaftar menjadi prajurit TNI.
“Ini adalah dasar hukum. Ini legal. Tapi tadi yang dilarang, PKI. Oke itu 1. Kedua adalah ajaran Komunisme, Leninisme, Marxisme, itu yang tertulis,” tegas Panglima.
“Keturunan (PKI) ini, melanggar TAP MPRS, dasar hukum apa yang dilanggar sama dia,” tambahnya.
Oleh karena itu, Panglima TNI meminta kepada jajarannya untuk taat pada hukum saat merekrut calon prajurit TNI.
“Jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya, tidak ada lagi, keturunan dari apa (PKI), karena saya menggunakan dasar hukum,” serunya.
Hapus Tes Renang
Selain menghapus aturan anak keturunan PKI, Jenderal Andika juga meniadakan aturan tes renang bagi calon prajurit TNI.
Dia menilai aturan itu tidak adil bagi calon prajurit yang tempat tinggalnya jauh dari perairan, sehingga sulit untuk belajar renang.
“Karena kita gak fair (adil) juga. Ada orang yang tempat tinggalnya jauh dari (wilayah air), gak pernah renang juga. Jadi gak fair,” ujarnya.
Perubahan juga dilakukan Andika terkait tes akademik. Bagi dia, nilai akademi dari pendidikan terakhir sudah mencukupi untuk mendaftar sebagai prajurit TNI.
